Kepuasan Publik Anjlok, Mahfud: Kritik ke Prabowo-Gibran Benar

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut merosot hingga 37 persen berdasarkan rilis data survei terbaru Tempo Data Science. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode awal pemerintahan yang sempat berada di atas 70 persen.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penurunan tersebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan sejumlah persoalan perekonomian.

Menurut Mahfud, hasil survei tersebut patut diperhatikan karena tren penurunan kepuasan publik juga terlihat dalam riset sejumlah lembaga survei independen lainnya, seperti SMRC dan Indikator Politik.

"Artinya apa? Kritik-kritik masyarakat terhadap Pak Prabowo selama ini itu benar bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Orang masih memaklumi pada bulan-bulan pertama, tetapi lama-kelamaan perkembangan positif yang diharapkan tak kunjung terlihat," ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, 31 Agustus 2026.

Mahfud juga menyoroti gaya kepemimpinan pemerintah yang menurutnya terlalu percaya diri dan cenderung mengabaikan kritik. Ia menilai kritik dari masyarakat kerap direspons dengan narasi sentimental, termasuk tuduhan "Londo Ireng" maupun anggapan bahwa pengkritik memiliki kepentingan asing.

"Padahal para pengkritik itu tidak pernah berhubungan dengan pihak asing. Pengkritik ya murni menyampaikan aspirasi rakyat," tegasnya.

Meski mengkritik, Mahfud melihat adanya sejumlah sinyal perubahan dari Presiden Prabowo belakangan ini. Salah satunya berupa pengurangan agenda kunjungan luar negeri yang dinilai tidak mendesak serta sikap yang lebih berhati-hati dalam menyampaikan pidato di muka umum.

Ia juga menilai mulai ada langkah pembenahan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk penataan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penindakan kasus korupsi besar.

Mahfud mengingatkan penurunan tingkat kepuasan publik tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Dengan masa pemerintahan yang masih panjang, ia menilai Prabowo-Gibran perlu lebih responsif terhadap suara masyarakat dan melakukan pembenahan tata kelola.

Menurut Mahfud, pemerintah perlu membuka ruang terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi, bukan justru bersikap resisten terhadap masukan publik.