Program Rekening Massal Bisa Nol Rupiah, Kenapa Harus Rp11 Triliun?

Mantan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Ardianto Satriawan, menyoroti rencana pemerintah yang menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program pembukaan rekening secara massal bagi lebih dari 200 juta warga negara Indonesia.

Ardianto mengusulkan agar program tersebut tetap bisa dijalankan bahkan tanpa biaya sama sekali, sehingga anggaran negara dapat dihemat. Caranya, dengan membuat aturan agar setoran awal rekening digratiskan atau hanya beberapa ribu rupiah.

"Jadi ini tuh dikasih 50 ribu buat saldo setoran awal. 50 ribu x 200 juta = 10 triliun. Plus lain-lain jadi 11 triliun. Jadi gini Pak, saya ada ide. Kenapa gak bikin aturan setoran awal ke bank boleh nol atau beberapa ribu rupiah?" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (10/9).

"Saya bantu itungin: Jadi 0 ribu x 200 juta = 0 triliun. Kan Bapak Pemerintah? Punya segala kuasa dan kemampuan buat bikin aturan yang mengikat ke bank?" imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk mendanai program pembuatan rekening bank secara massal bagi masyarakat.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp 11 T (triliun) lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dana tersebut dialokasikan untuk memberi setoran awal sebesar Rp50.000 di setiap rekening baru masyarakat secara gratis. Angka Rp11 triliun muncul dari perhitungan jumlah sasaran penduduk dikalikan nilai saldo awal.

Program pembukaan rekening akan difokuskan bagi WNI berusia 17 tahun ke atas melalui bank BUMN (Himbara), khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Bank Syariah Indonesia (BSI) di wilayah Aceh. Data pembuatan rekening akan disinkronkan langsung dengan Ditjen Dukcapil.

Baca Juga: Purbaya Koreksi Hitungan Airlangga, Anggaran Buka Rekening 200 Juta Warga Tak Sampai Rp11 Triliun?

Skema teknis program ini sedang dimatangkan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," terang Airlangga.