Kapolri Tegaskan Premanisme dan Pungli Tak Boleh Ganggu Investasi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri tidak akan memberikan ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kriminal yang mengganggu kegiatan usaha dan investasi di Indonesia.

Listyo mengatakan pengusaha dan perusahaan yang menemukan praktik tersebut dapat langsung melaporkannya kepada kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan investor.

“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Listyo dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Listyo, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha. Kondisi keamanan yang terjaga dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan mendukung operasional perusahaan.

Dia mengatakan Indonesia memiliki potensi sebagai tujuan investasi karena didukung sumber daya alam, pasar domestik, dan program hilirisasi di berbagai sektor. Realisasi investasi nasional hingga semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun.

Di Jawa Barat, realisasi investasi pada periode yang sama mencapai Rp138 triliun. Sementara itu, Kabupaten Bekasi mencatat realisasi investasi Rp31,7 triliun pada kuartal I 2026.

“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca Juga: Alasan Kapolri Tidak Diganti hingga Hari ini, Listyo Sigit Sedang Disiapkan Jadi Cawapres Prabowo di Pemilu 2029

Baca Juga: Kapolri Dukung Buruh dan Pengusaha Bahas RUU Ciptaker, Ada Pesan Soal Investasi

Listyo juga mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, perbedaan kepentingan perlu diselesaikan agar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian nasional.