Dedi Mulyadi: 'Kan yang Penting Nyenggol KDM Biar Ramai, He-he-he'

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah kabar yang menyebut APBD Jawa Barat mengalami defisit hingga Rp5,7 triliun.

Ia menilai angka tersebut tidak tepat jika langsung disebut sebagai defisit karena terdapat sejumlah pendapatan daerah yang belum diterima, sementara realisasi belanja juga belum seluruhnya berjalan.

Dedi mengatakan tekanan terhadap kondisi keuangan Jawa Barat antara lain dipengaruhi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya dibayarkan.

"Semuanya juga ngerti tapi pura-pura tidak ngerti. Karena kan yang penting nyenggol KDM biar ramai, he-he-he. Terima kasih ya dikoreksi terus buat para pengamat," kata Dedi dalam keterangannya.

Menurut Dedi, tunggakan DBH dari pemerintah pusat untuk periode 2023 hingga 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun. Kondisi tersebut ikut memengaruhi arus kas pemerintah daerah.

Selain DBH, Dedi menyebut penerimaan cukai hasil tembakau tahun ini tidak mencapai target. Tekanan pendapatan juga dipengaruhi kebijakan insentif bagi kendaraan listrik.

Dedi mengatakan banyak mobil listrik yang beredar di Jawa Barat mendapatkan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan tersebut, menurut dia, mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya diterima pemerintah daerah.

Setelah dilakukan rekonsiliasi dan penghitungan ulang, Dedi menyebut nilai tekanan terhadap keuangan daerah turun dari sekitar Rp5,7 triliun menjadi Rp3,4 triliun.

Pemprov Jabar Siapkan Opsi Pinjaman PT SMI

Untuk menjaga arus kas daerah, Pemprov Jawa Barat menyiapkan opsi mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Dedi bahkan mengusulkan skema pembayaran pinjaman tersebut menggunakan piutang DBH yang masih menjadi hak Jawa Barat dari pemerintah pusat.

"Skemanya adalah kita ajukan pinjaman ke PT SMI, yang bayarnya Kementerian Keuangan. Karena kan kita punya tagihan (piutang DBH ke pusat)," ujar Dedi.

Meski demikian, Dedi menegaskan pinjaman tersebut belum tentu direalisasikan. Pemprov Jabar akan terlebih dahulu melihat kondisi likuiditas daerah sebelum memutuskan untuk menarik fasilitas pinjaman.

Ia memastikan tekanan terhadap keuangan daerah tidak menghentikan pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Barat.

Menurut Dedi, program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, jaringan listrik, hingga pembangunan irigasi tetap berjalan.

"Sebenarnya kalau berdasarkan penghitungan, kita ini enggak defisit Pak, malah masih plus," katanya.