Dana Rp3 Triliun Subsidi Motor Listrik Lebih Baik Dialihkan untuk Bus Listrik

Pemerintah perlu menimbang kembali arah pemberian subsidi kendaraan listrik. Di tengah upaya mengurangi emisi transportasi, subsidi kendaraan pribadi dinilai belum menyentuh persoalan utama mobilitas perkotaan, yakni minimnya transportasi umum yang terjangkau dan nyaman.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai anggaran Rp3 triliun yang disiapkan pemerintah untuk subsidi sepeda motor listrik seharusnya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat transportasi umum, terutama bus listrik.

Menurut dia, anggaran tersebut akan memberikan manfaat yang lebih luas jika digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengembangkan layanan bus perkotaan. Pasalnya, satu unit bus dapat mengangkut penumpang dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan kendaraan roda dua.

"Subsidi APBN/APBD untuk bus listrik dapat dinikmati oleh ribuan orang per unit setiap harinya," kata Djoko kepada Warta Ekonomi, Minggu (13/9/2026).

Ia menilai kebijakan subsidi kendaraan perlu dilihat bukan hanya dari sisi percepatan elektrifikasi, tetapi juga dampaknya terhadap mobilitas masyarakat secara keseluruhan.

Saat ini, penggunaan kendaraan pribadi masih mendominasi perjalanan masyarakat di banyak kota. Pemberian insentif untuk motor listrik memang dapat mengurangi emisi dari kendaraan bermotor, tetapi tidak otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang memenuhi jalan.

Sebaliknya, pengembangan bus listrik dapat mendorong sebagian pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Djoko memperkirakan satu bus listrik berkapasitas besar dapat menggantikan sekitar 40 hingga 60 sepeda motor di jalan. Dengan demikian, elektrifikasi bus tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas dan penggunaan ruang jalan.

Persoalan lainnya adalah akses masyarakat terhadap transportasi umum yang hingga kini belum merata.

Berdasarkan data yang disampaikan Djoko, baru sekitar 8,3 persen atau 46 dari 552 pemerintah daerah di Indonesia yang telah mengembangkan sistem transportasi umum dengan skema Buy The Service (BTS).

Cakupannya baru berada di 13 dari 38 provinsi. Jika dilihat berdasarkan wilayah pemerintahan, layanan tersebut mencakup 19 dari 98 kota dan hanya 16 dari 416 kabupaten.

Program Teman Bus yang menggunakan skema BTS telah mendapatkan pendanaan dari APBN sejak diluncurkan pada akhir 2020. Skema serupa juga dijalankan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk sejumlah kota, seperti Bogor melalui Trans Pakuan, Bekasi melalui Trans Bekasi, dan Depok melalui Trans Depok.

Namun, dukungan anggaran untuk program BTS justru terus menyusut setelah sempat mengalami peningkatan pada awal pelaksanaannya.

Anggaran BTS tercatat Rp51,83 miliar pada 2020. Nilainya kemudian naik menjadi Rp312,25 miliar pada 2021 dan mencapai Rp552,91 miliar pada 2022.

Pada 2023, anggaran kembali meningkat menjadi Rp582,98 miliar sebelum turun menjadi Rp437,89 miliar pada 2024. Nilainya kemudian menyusut menjadi Rp177,49 miliar pada 2025 dan hanya Rp82,67 miliar pada 2026.

Di tengah kondisi tersebut, Djoko menilai bus listrik justru membutuhkan dukungan pemerintah karena harga pengadaannya masih relatif mahal.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bus listrik dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Tarif PPN yang sebelumnya 11 persen dapat ditekan menjadi 1 persen.

Namun, menurut Djoko, insentif tersebut belum cukup untuk membuat pemerintah daerah leluasa melakukan peremajaan armada dengan bus listrik.

Bukan Sekadar Soal Emisi

Djoko melihat manfaat bus listrik tidak berhenti pada pengurangan emisi. Pengalihan perjalanan dari sepeda motor ke angkutan umum juga berkaitan dengan keselamatan lalu lintas.

Ia menyebut sekitar 75 persen kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi sepeda motor, dengan fatalitas rata-rata sekitar tiga pengendara sepeda motor meninggal setiap hari.

Karena itu, semakin banyak masyarakat yang berpindah dari kendaraan roda dua ke angkutan umum dinilai dapat memberikan dampak terhadap keselamatan jalan.

Sementara itu, pertumbuhan populasi motor listrik tetap berpotensi menambah jumlah kendaraan yang menggunakan ruang jalan. Elektrifikasi kendaraan memang mengubah sumber energinya, tetapi tidak menghilangkan persoalan kepadatan lalu lintas.

Baca Juga: Motor Listrik Nasional Tantang Produk China, Mampukah Indonesia Menang di Pasar Sendiri?

Baca Juga: Bukan Cuma Besaran Insentif, Kemenperin Ungkap Syarat yang Bisa Bikin Motor Listrik Laris

Baca Juga: Motor Listrik Nasional Tantang Produk China, Mampukah Indonesia Menang di Pasar Sendiri?

"Bus listrik mendorong migrasi pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujar Djoko.

Dari sisi lingkungan, bus listrik juga dinilai lebih efisien ketika dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang diangkut. Satu kendaraan dapat membawa puluhan penumpang dalam satu perjalanan, sehingga konsumsi energi dan emisi per penumpang dapat ditekan.

Motor listrik tetap memiliki manfaat dalam mengurangi emisi kendaraan secara individual. Namun, dampaknya terhadap persoalan transportasi perkotaan akan lebih terbatas jika pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi terus berlangsung.

Negara Lain Dorong Bus Listrik

Menurut Djoko, sejumlah negara telah lebih dahulu memberikan dukungan khusus untuk mempercepat penggunaan bus listrik sebagai bagian dari transportasi publik.

Tiongkok, misalnya, menggunakan subsidi pembelian, insentif pajak, serta dukungan pembangunan infrastruktur pengisian daya untuk memperluas penggunaan bus listrik.

India juga memberikan dukungan melalui program Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME II), termasuk pengadaan bus listrik untuk kota-kota besar.

Di Eropa, sejumlah negara memberikan bantuan pengadaan maupun dukungan infrastruktur. Jerman bahkan memiliki skema hibah yang dapat menanggung sebagian besar selisih harga antara bus listrik dan bus konvensional.

Amerika Serikat juga mengalokasikan dana besar melalui program Clean Bus untuk membantu pengadaan bus transit dan bus sekolah bebas emisi.

Menurut Djoko, pola tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi transportasi tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat membeli kendaraan listrik.

Transportasi umum perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan transisi energi. Dengan begitu, anggaran negara tidak hanya menghasilkan kendaraan yang lebih bersih, tetapi juga mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan.

Djoko pun mendorong pemerintah mengevaluasi kembali komposisi insentif kendaraan listrik. Menurut dia, penguatan bus listrik perkotaan akan memberikan manfaat yang lebih luas karena satu investasi dapat digunakan oleh banyak orang, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi ulang arah insentif nasional, menggeser fokus dari subsidi motor pribadi menuju penguatan armada bus listrik perkotaan," kata Djoko.