Said Didu Bongkar Ancaman 'Geng SOP': Manuver Skenario Pengambilalihan Kekuasaan Prabowo Sebelum 2029

Muncul istilah Kelompok SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok/Polisi) yang menurut Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memiliki skenario merongrong kekuasaan sebelum 2029.

Kelompok ini disebut memiliki sumber daya besar dan berpotensi memanfaatkan kemarahan rakyat, khususnya kelompok miskin, sebagai senjata politik.

Ia melontarkan analisis terkait potensi ancaman yang menurutnya mengintai pemerintahan Prabowo.

Menurut Said Didu, ambisi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan pengaruh politik melalui putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masih terlihat.

Hal itu, kata Said, tercermin dari safari politik Jokowi untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dugaan tersebut, menurut dia, semakin menguat setelah muncul informasi mengenai rapat yang sebelumnya disinggung Budi Arie Setiadi dan disebut turut dihadiri Jokowi.

Dalam peta politik saat ini, publik juga menyoroti gerakan oposisi sipil, termasuk pembentukan Kabinet Bayangan yang diinisiasi pakar hukum tata negara Feri Amsari.

Namun, Said Didu menilai gerakan sipil semacam itu tidak akan mampu menggoyahkan pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, kelompok sipil tidak memiliki logistik dan sumber daya yang cukup untuk mengambil alih kekuasaan. Said justru menyebut ancaman berasal dari jaringan yang terkait dengan kekuasaan pemerintahan sebelumnya.

"Kelompok SOP ini merupakan gabungan dari jaringan Solo, Oligarki, dan Parcok (Polisi). Berbeda dengan oposisi sipil, kelompok ini punya sumber dana yang besar dan loyalis di dalam pemerintahan untuk bergerak mencapai tujuan," kata Said.

Menurut Said, kelompok tersebut diduga telah menyiapkan sejumlah skenario agar Prabowo mundur atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.

Said Didu juga menjelaskan dugaan strategi yang dapat digunakan kelompok tersebut, yakni memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

"Saya lihat sekarang mereka memanfaatkan kemarahan-kemarahan yang muncul sebagai ketidakpuasan atas pemerintahan Prabowo," ujarnya.

Salah satu isu yang dinilai rawan dimanfaatkan adalah persoalan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Said mengaitkan hal tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Ia menyebut data Bank Dunia dan BPS sebagai gambaran mengenai kerentanan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data yang disebut Said, sekitar 60 persen penduduk Indonesia atau sekitar 174 juta orang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi.

Sementara itu, data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di kisaran 8 persen atau sekitar 24 juta orang.

Said memperingatkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat bawah dapat menjadi isu politik apabila pemerintah gagal menjalankan program-programnya secara cepat dan tepat sasaran.

Menurut dia, ketidakpuasan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin melemahkan pemerintahan Prabowo.