Garis Kemiskinan RI Cuma Rp669 Ribu, Ekonom Bongkar Jurang Besar antara Data dan Realitas

Garis kemiskinan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mempertanyakan sejauh mana angka statistik mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menilai persoalan tersebut penting karena angka kemiskinan menjadi salah satu dasar pemerintah membaca kondisi sosial dan menentukan arah kebijakan.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat Rp669.235 per kapita per bulan. Pada periode yang sama, BPS mencatat persentase penduduk miskin sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.

Angka tersebut menjadi titik yang dipersoalkan Wijayanto karena menurutnya standar kemiskinan yang terlalu rendah berpotensi membuat sebagian persoalan ekonomi masyarakat tidak terlihat dalam statistik resmi. Ia menilai ukuran kemiskinan perlu dibaca dengan mempertimbangkan standar hidup yang lebih luas, bukan sekadar batas minimum pengeluaran.

Dalam forum Aliansi Ekonom Indonesia bertajuk 1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi di FEB UGM, Jumat (25/9/2026), Wijayanto bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai persoalan “kompas” dalam menentukan arah kebijakan nasional.

"Jadi Indonesia itu salah arah, karena kapal kita yang penduduknya 280 juta itu dikemudikan oleh nakhoda dan timnya dengan guidance, kompas, dan segala petunjuk yang salah," kata Wijayanto.

Kritik tersebut berkaitan dengan perbedaan hasil yang bisa muncul ketika standar kemiskinan diubah. Dalam penjelasan bersama BPS dan Bank Dunia, misalnya, Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari atau sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan berdasarkan paritas daya beli.

Namun, angka 64,1 persen tersebut tidak berarti 64,1 persen penduduk Indonesia tiba-tiba menjadi miskin. BPS dan Bank Dunia menjelaskan bahwa keduanya menggunakan sumber data yang sama, yakni Susenas, tetapi memiliki tujuan dan metodologi pengukuran yang berbeda sehingga menghasilkan angka kemiskinan yang berbeda pula.

Baca Juga: Loyalis Jokowi Soroti Sikap Partai Pengusung Prabowo-Gibran saat Gibran Digugat: Semua Mendadak Bisu

BPS menggunakan garis kemiskinan yang dirancang berdasarkan biaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional agar tingkat kesejahteraan dapat dibandingkan antarnegara dengan standar yang seragam.

Wijayanto kemudian membawa Vietnam sebagai pembanding. Menurut dia, negara tersebut berani menggunakan standar kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, terutama ketika melihat kebutuhan hidup masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Kebijakan Vietnam memang menunjukkan adanya kenaikan standar kemiskinan untuk periode 2027-2030. Pemerintah Vietnam menetapkan ambang pendapatan 2,2 juta dong per orang per bulan untuk wilayah perdesaan dan 2,8 juta dong untuk wilayah perkotaan, disertai indikator kekurangan akses terhadap layanan sosial dasar.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ukuran kemiskinan bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga pilihan metodologi dan standar kehidupan yang digunakan. Karena itu, angka resmi dan angka internasional tidak tepat diperlakukan sebagai dua ukuran yang identik untuk tujuan yang sama.

Wijayanto juga menyoroti indikator lain, yakni biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia mempertanyakan penurunan angka biaya logistik yang disebut berubah dari kisaran 24-25 persen menjadi sekitar 14 persen karena menurutnya perubahan tersebut berkaitan dengan perbedaan metodologi perhitungan.

"Tapi pemerintah kita tiba-tiba menolkan itu, sehingga angkanya turun dari 25 ke 14 (persen) seketika dan kalau dibandingkan secara global, itu juga akan tidak apple-to-apple," ujarnya.

Bagi Wijayanto, persoalan utama bukan sekadar apakah suatu angka terlihat membaik atau memburuk. Ia meminta kualitas dan akurasi data menjadi perhatian karena statistik yang digunakan sebagai dasar kebijakan harus mampu memberikan gambaran yang relevan mengenai kondisi masyarakat.

"Sehingga, sebelum kita betul-betul memperbaiki kompas, memperbaiki kualitas dan akurasi data, siapapun yang menjadi nakhoda itu akan menjalankan kapal ini ke arah yang salah," tandasnya.

Wijayanto menilai pembenahan statistik perlu ditempatkan sebagai prioritas agar kebijakan pemerintah tidak hanya terlihat berhasil berdasarkan indikator tertentu, tetapi juga benar-benar mampu menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat. "Apalagi kalau nakhoda itu, nakhoda yang tidak mau mendengar siapapun. Jadi perbaikan data statistik merupakan satu prioritas utama," imbuhnya.

Kritik tersebut pada akhirnya membuka perdebatan yang lebih luas mengenai cara Indonesia mengukur kemiskinan dan keberhasilan ekonomi. Angka resmi tetap memiliki fungsi penting untuk kebijakan nasional, tetapi perbedaan metodologi dengan ukuran internasional menunjukkan bahwa satu angka tidak selalu mampu menggambarkan seluruh dimensi kesejahteraan masyarakat.