Luhut Ungkap 289 Juta Data Penduduk Jadi Modal Ubah Skema Subsidi

Pemerintah tengah menyiapkan basis data yang akan menjadi fondasi perubahan skema penyaluran subsidi di Indonesia. Data tersebut dipadankan lintas kementerian dan lembaga dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proses pemadanan data tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026. Pemerintah kemudian akan menggunakan data yang telah diperbarui untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Menurut Luhut, pemerintah saat ini telah memiliki basis data kependudukan dalam jumlah besar. Data tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Ya kita harapkan kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, saya sudah lapor presiden, sampai akhir tahun ini nanti daftarnya akan datang semua. Nah di Pak Mendagri sudah ada 289 juta. Jadi cukup banyak. Ya, jadi 98% dari jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil," ucap Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Namun, pemerintah tidak berhenti pada pengumpulan data kependudukan. Data tersebut akan dimutakhirkan dan dipadankan dengan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi calon penerima bantuan.

"Nah itu sekarang kita mutakhirkan semua dengan AI ini, kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua. Karena semua kementerian/lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI," jelas Luhut.

Pemadanan tersebut menjadi penting karena pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam skema subsidi. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, subsidi yang selama ini diberikan melalui barang berpotensi dialihkan menjadi bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang dianggap berhak.

"Subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut.

Rencana tersebut membuat ketepatan data menjadi salah satu faktor utama. Pemerintah perlu memastikan bantuan tidak hanya tersedia, tetapi juga diterima oleh kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran.

Luhut mengatakan hasil integrasi data nantinya terlebih dahulu akan digunakan dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah menargetkan skema bansos menggunakan basis data baru tersebut mulai berjalan pada 2027.

Dengan demikian, proses pemadanan data sepanjang 2026 menjadi tahap penting sebelum pemerintah memperluas penggunaannya untuk skema subsidi. Setelah data penerima dianggap lebih akurat, basis yang sama dapat digunakan untuk menentukan penerima subsidi tunai.

Baca Juga: Luhut Kejar 48 Juta Data Warga, Bansos 2027 Beralih ke Digital

Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat membuat proses tersebut lebih terintegrasi. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga akan dipadukan sehingga pemerintah memiliki acuan yang lebih seragam dalam menentukan penerima manfaat.

Perubahan tersebut juga menandai pergeseran pendekatan pemerintah dalam menyalurkan subsidi. Jika selama ini bantuan diberikan melalui harga atau barang yang disubsidi, pemerintah mulai menyiapkan model yang lebih langsung dengan menyalurkan manfaat kepada masyarakat penerima.

Meski demikian, Luhut belum menyebut secara rinci jenis subsidi apa saja yang nantinya akan lebih dulu dialihkan ke skema tunai. Ia menekankan bahwa pemerintah masih menyelesaikan pekerjaan besar berupa pemadanan dan pemutakhiran data penerima manfaat.

Tahapan tersebut menjadi penentu sebelum pemerintah menjalankan skema subsidi baru. Jika integrasi data berjalan sesuai target, pemerintah memiliki basis yang lebih kuat untuk mengarahkan subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.