Sarmuji Buka Peluang BUMN Khusus Tekstil, Bakal Bahas Bersama Danantara

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji membuka peluang pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang bergerak di sektor tekstil. Namun, wacana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Danantara.

Sarmuji mengatakan opsi pembentukan BUMN khusus tekstil perlu dikaji terlebih dahulu, termasuk melihat bentuk pengelolaan yang paling memungkinkan untuk memperkuat industri tekstil nasional.

“Kalau itu pembicaraan selanjutnya lah. Nanti seperti apa yang bisa diusahakan ya, apakah perlu ada BUMN khusus, nanti tentu harus kita bicarakan sama-sama dengan Danantara,” kata Sarmuji di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sebagai Menteri Perindustrian yang baru dilantik dalam reshuffle kabinet, Sarmuji menyadari tanggung jawab yang diembannya cukup besar. Ia menilai Kementerian Perindustrian memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, Sarmuji menempatkan pertumbuhan industri yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi sebagai salah satu perhatian utama. Industri tekstil dan alas kaki menjadi sektor yang akan mendapat perhatian tersebut.

Baca Juga: Ditargetkan Rampung Tahun Ini, OJK Ungkap Merger Asuransi BUMN Belum Ada Perkembangan

Menurutnya, penguatan sektor industri tidak dapat dilakukan Kementerian Perindustrian seorang diri. Diperlukan koordinasi lintas kementerian, mulai dari sektor hulu hingga kebijakan perdagangan.

Sarmuji menyebut koordinasi dengan Kementerian Investasi diperlukan untuk memperkuat sektor hulu. Sementara itu, Kementerian Keuangan akan dilibatkan dalam pembahasan pemberian insentif agar industri dapat tumbuh lebih tinggi.

Di sisi perdagangan, ia juga menekankan pentingnya menjaga industri dalam negeri dari tekanan impor. Menurutnya, produk yang masih dapat diproduksi di dalam negeri perlu mendapat ruang agar industri nasional dapat berkembang.

“Lalu Kementerian Perdagangan kita juga harus ngomong, jangan sampai impor terlalu bebas, untuk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri,” ujarnya.

Sarmuji menegaskan berbagai langkah tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator terkait.

“Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada Presiden maupun kepada Menko kita,” pungkasnya.