Proyek Data Center Jatiluhur Disetop, Ekonom: Bisa Ganggu Target Investasi Rp360 Triliun

Pemerintah menghadapi tantangan menjaga kepastian investasi di tengah target investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hingga Rp360 triliun. Tantangan tersebut muncul setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan pusat data di Jatiluhur.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan di tingkat pusat dan daerah berjalan selaras agar tidak mengganggu minat investor terhadap sektor pusat data.

“Gubernur Jabar merusak iklim investasi. Pemerintah harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah, yang merusak iklim investasi,” kata Didik dalam siaran pers, Senin (5/10/2026).

Menurut Didik, minat investor terhadap industri pusat data di Indonesia telah berkembang ke berbagai wilayah. Batam, Jawa Barat, Madura, hingga Bali disebut menjadi sejumlah kawasan yang menjadi sasaran investasi.

Dia menilai konsistensi kebijakan perlu dijaga karena Indonesia tengah berupaya menarik investasi pusat data dalam skala besar di tengah persaingan negara-negara Asia Tenggara membangun infrastruktur ekonomi digital.

Pemerintah sebelumnya memasang target investasi pusat data berbasis AI hingga Rp360 triliun. Didik menilai realisasi investasi tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi infrastruktur digital di kawasan.

Sorotan terhadap kepastian investasi muncul setelah pembangunan pusat data milik BDX Data Centers di Jatiluhur dihentikan sementara oleh Pemprov Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan Pemprov Jawa Barat, proyek tersebut belum memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Proyek yang berdiri di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi tersebut mulai dibangun pada 22 September 2026. Pusat data itu dirancang memiliki kapasitas pasokan listrik hingga 640 megawatt (MW).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan belum dapat dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan dipenuhi. Pemerintah daerah juga meminta kajian mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat dibuka secara transparan.

Salah satu perhatian utama Pemprov Jawa Barat adalah penggunaan sumber daya air untuk mendukung operasional pusat data tersebut. Pemerintah daerah menyatakan proyek dapat dilanjutkan apabila hasil AMDAL memenuhi ketentuan dan kebutuhan masyarakat terhadap akses air tetap terjamin.

Dedi menyebut penghentian pembangunan merupakan bagian dari penegakan aturan sekaligus upaya melindungi kepentingan masyarakat.

Didik melihat persoalan Jatiluhur bukan hanya dari sisi satu proyek, tetapi juga dampaknya terhadap persepsi investor yang tengah mempertimbangkan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pusat data.

Menurutnya, penghentian proyek setelah pembangunan berjalan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian regulasi dan proses perizinan di Indonesia.

“Sama seperti yang terjadi sekarang di Jawa Barat dimana investasi sudah dilaksanakan tetapi secara sepihak dihentikan. Ini merupakan pukulan telak terhadap investor karena tidak mendapatkan iklim berinvestasi yang nyaman dan pasti,” ujarnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dinilai Lakukan Blunder Putuskan Sepihak Proyek Data Center

Baca Juga: Proyek Data Center AI Rp3,5 Triliun di Jatiluhur Dihentikan Sementara, Dedi Mulyadi: Konsultan Lalai Urus Izin

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Kan Ini Air Sudah Melimpah, Makanya Bangun Data Center!

Didik mengatakan Indonesia telah memiliki modal awal berupa ekosistem pusat data yang berjalan. Dia mencatat terdapat 182 pusat data yang beroperasi di Indonesia, dengan 94 unit berada di Jakarta dan 16 unit di Batam.

Keberadaan infrastruktur tersebut menunjukkan Indonesia telah memiliki pengalaman dalam mengoperasikan pusat data. Tantangannya kini adalah memastikan ekspansi berikutnya tidak terhambat oleh ketidakpastian kebijakan.