Prabowo Disebut Mulai Jaga Jarak dari Jokowi, Demokrat Buka-Bukaan Unjuk Suara!

Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, angkat bicara mengenai cara publik menafsirkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh politik dari masa lalu. Ia menilai gestur personal tidak semestinya langsung dianggap sebagai pertanda konflik politik.

Ricky menyampaikan pandangan tersebut setelah momen Prabowo yang disebut tidak menyalami Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam perayaan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Dalam momen tersebut, Prabowo sempat berfoto bersama Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah sesi foto, Prabowo terlihat berbincang dengan SBY yang berada di sisi kanannya, kemudian memberikan salam hormat dan berjabat tangan sebelum menyalami Komandan Upacara Letjen TNI Lucky Avianto.

Menurut Ricky, tindakan seperti berjabat tangan atau mencium tangan merupakan simbol personal yang tidak selalu bisa dijadikan dasar untuk membaca hubungan politik seseorang.

“Tidak bersalaman bukan berarti perang. Tidak mencium tangan masa lalu bukan berarti durhaka,” ujar Ricky dikutip dari X, Selasa (6/10/2026).

Ia menilai posisi sebagai Presiden membuat orientasi seseorang tidak lagi sebatas hubungan personal maupun jaringan politik yang pernah mendukung perjalanan menuju kekuasaan. Setelah memperoleh mandat rakyat, seorang Presiden dinilai harus berdiri dengan identitas dan kewenangannya sendiri.

“Ada saatnya seorang Presiden berdiri bukan sebagai ‘orangnya siapa’, tetapi sebagai pemegang mandat rakyat Indonesia,” sambungnya.

Ricky juga mengatakan tanggung jawab Presiden mencakup seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Menurut dia, tanggung jawab tersebut juga mencakup kelompok politik di luar pemerintahan serta kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Baca Juga: Prabowo dan Jokowi Disebut Masih Satu Kesatuan, Ryaas Rasyid: Jangan Tertipu

Karena itu, Ricky berpandangan Prabowo tidak seharusnya ditempatkan dalam perspektif memiliki utang politik kepada pihak tertentu. Ia menekankan bahwa mandat yang diemban Prabowo setelah menjadi Presiden merupakan tanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi.

“Prabowo tidak berutang budi kepada siapa pun. Ia berutang kepada rakyat, konstitusi, dan masa depan Indonesia,” tegasnya.