Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Bahas Fenomena Outrage Economy di Indonesia, Renaldy Pujiansyah Ingatkan Pentingnya Literasi Digital

Bahas Fenomena Outrage Economy di Indonesia, Renaldy Pujiansyah Ingatkan Pentingnya Literasi Digital Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Perhatian publik kini tidak hanya menjadi ukuran popularitas di ruang digital, tetapi juga dapat memiliki nilai ekonomi. Kondisi tersebut terlihat dari berkembangnya fenomena Outrage Economy atau ekonomi kemarahan, ketika kontroversi dan reaksi emosional dimanfaatkan untuk menghasilkan perhatian serta interaksi.

Pengusaha dan praktisi komunikasi digital Renaldy Pujiansyah menilai fenomena tersebut semakin relevan seiring berkembangnya media sosial di Indonesia. Menurutnya, industri konten digital memang membuka peluang ekonomi baru, tetapi sistem monetisasi platform juga dapat menciptakan insentif bagi sebagian kreator untuk terus mengangkat isu kontroversial.

“Sekarang perhatian publik punya nilai ekonomi. Satu masalah bisa menjadi banyak konten, mengundang perdebatan, bahkan berpotensi menjadi sumber penghasilan. Kita perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja agar tidak mudah terbawa emosi,” demikian pernyataan yang disiapkan untuk Renaldy.

Fenomena Outrage Economy bukan pembahasan baru. Pada 2017, kolumnis Rafael Behr melalui media Inggris The Guardian mengulas bagaimana siklus provokasi dan kemarahan menjadi bagian dari dinamika bisnis media digital, termasuk dalam konteks politik Amerika Serikat.

Sementara itu, penelitian Yale University pada 2021 menunjukkan bahwa respons sosial terhadap ekspresi kemarahan dapat mendorong pengguna mengulangi perilaku serupa di media sosial.

Di Indonesia, dinamika ekonomi perhatian antara lain terlihat melalui fenomena akun centang biru atau cenblu di platform X serta konten affiliate clickbait. Isu yang sedang populer dapat dimanfaatkan untuk menarik interaksi sebelum pengguna diarahkan menuju tautan produk.

Renaldy menilai aktivitas monetisasi di media sosial pada dasarnya bukan sesuatu yang keliru. Persoalan muncul ketika informasi sengaja dipelintir, dilebih-lebihkan, atau dikemas secara provokatif semata-mata untuk meningkatkan perhatian dan keuntungan.

“Yang perlu kita kritisi bukan orang yang mencari penghasilan dari media sosial, tetapi ketika informasi dan emosi masyarakat dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan,” demikian pandangan yang diusulkan.

Menurut Renaldy, persoalan ekonomi perhatian juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi. Literasi digital menjadi penting karena pengguna media sosial berhadapan dengan hoaks, potongan video tanpa konteks, hingga judul berita yang sengaja dibuat provokatif.

“Kadang kita sudah bereaksi sebelum mengetahui kejadian sebenarnya. Bisa saja videonya lama, informasinya belum lengkap, atau bahkan tidak benar. Viral itu ukuran perhatian, bukan ukuran kebenaran,” ungkapnya dalam rancangan pernyataan.

Ia mendorong masyarakat membiasakan diri memeriksa sumber berita dan tanggal kejadian sebelum mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi. Informasi yang diterima juga perlu dibandingkan dengan pemberitaan dari sejumlah media kredibel.

Menurut Renaldy, kebiasaan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah menjadi bagian dari siklus kontroversi yang terus berputar di media sosial.

Ia juga berharap perhatian masyarakat tidak hanya terserap oleh isu kontroversial. Berbagai prestasi, inovasi, dan karya anak bangsa dinilai juga perlu mendapat ruang dalam percakapan publik.

“Indonesia punya banyak orang hebat dan prestasi yang membanggakan. Jangan sampai perhatian kita hanya habis untuk kontroversi, sementara berbagai pencapaian positif justru terlewatkan,” demikian pandangan yang diusulkan.

Di sisi lain, Renaldy menegaskan kritik publik tetap memiliki peran penting, terutama ketika ditujukan untuk menyikapi ketidakadilan dan berbagai persoalan sosial. Namun, kritik dinilai akan lebih bermanfaat apabila dibangun berdasarkan informasi yang benar.

Baca Juga: Kejar Target Ekonomi 6% di 2027, Wamenko Drajad Dapat 8 Tugas Khusus dari Airlangga

“Kita boleh marah terhadap ketidakadilan, tetapi jangan sampai kemarahan kita justru menjadi keuntungan bagi mereka yang menyebarkan kebohongan,” katanya.

Melalui sorotan terhadap Outrage Economy, Renaldy mengajak masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi sekaligus memahami mekanisme perhatian dan emosi dalam ekosistem digital.

Sebab, sesuatu yang paling ramai belum tentu menjadi hal yang paling penting. Demikian pula sesuatu yang paling banyak dibicarakan belum tentu merupakan informasi yang paling benar.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait: