Apindo Bongkar Biang Daya Beli Melemah: Kelas Menengah Makin Tertekan

Pelemahan daya beli kelas menengah menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan insentif perlu diarahkan lebih tepat sasaran agar dapat memberi dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kondisi kelas menengah menjadi perhatian karena perubahan jumlah kelompok tersebut turut memengaruhi daya beli masyarakat.

Menurut dia, hasil survei mid-year outlook Apindo menunjukkan adanya kaitan antara perubahan kondisi kelas menengah dengan tekanan terhadap daya beli.

"Jadi, itu yang mungkin menjadi concern, karena memang kan kelas menengah itu menurun sangat signifikan. Jadi jelas kalau kita lihat data daripada survei yang ada di survei outlook mid-year-nya Apindo itu kelihatan memang ada pengaruh kepada daya beli," ujar Shinta di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Karena itu, Apindo mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli, termasuk pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha.

Namun, Shinta menilai persoalannya tidak berhenti pada jenis insentif yang diberikan. Pelaksanaan di lapangan juga perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan oleh penerima.

Administrasi Insentif Perlu Disederhanakan

Shinta mengatakan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif, termasuk di sektor transportasi dan perumahan. Menurut dia, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kemudahan implementasinya.

"Banyak juga insentif yang diberikan pemerintah itu secara administratif mungkin tidak mudah untuk bisa dilaksanakan," katanya.

Selain persoalan implementasi, Apindo juga melihat perbaikan institusi pajak sebagai bagian penting dalam menjaga aktivitas dunia usaha. Menurut Shinta, kelancaran administrasi perpajakan turut berpengaruh terhadap pengelolaan arus kas perusahaan.

Baca Juga: Belum Menjawab Tantangan, APINDO Papua Soroti RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Baca Juga: APINDO Minta RUU Ketenagakerjaan Buka 2 Juta Kerja Formal per Tahun

Baca Juga: PKWT dan Outsource Diperketat, Apindo Ungkap Risiko ke Pekerja

Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan pengurangan berbagai hambatan yang membuat kegiatan produksi berjalan tidak optimal. Deregulasi dan de-bottlenecking dinilai diperlukan agar sektor riil memiliki ruang lebih besar untuk bergerak.

"Dari segi de-bottlenecking, deregulasi ini kan akan mengganggu dari segi produksinya sendiri. Jadi ini yang saya rasa banyak mempengaruhi sektor-sektor real yang sekarang ini sedang mengalami banyak tantangan," ujar Shinta.

Apindo juga menyambut wacana kenaikan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi pekerja karena pengenaan pajak baru berlaku ketika pendapatan telah melewati batas yang lebih tinggi.

Meski demikian, Shinta menilai pemulihan daya beli kelas menengah tidak cukup hanya mengandalkan satu kebijakan. Berbagai instrumen, mulai dari insentif, kebijakan perpajakan hingga penyederhanaan regulasi, perlu berjalan secara bersamaan agar dampaknya terhadap konsumsi masyarakat lebih terasa.