OTT di BNPB Bukanlah Cerita Baru, Begini Pengakuan Mantan Orang Penting Kedua di KPK

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sukses membuat publik terhenyak. Namun ternyata hal tersebut bukan sama sekali bukan barang baru.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif secara blak-blakan merespons penangkapan dramatis yang menyeret sejumlah pejabat teras dari BNPB. Tokoh yang pernah memimpin ujung tombak pemberantasan korupsi ini mengungkapkan bahwa borok dugaan penyelewengan di instansi tersebut sebenarnya sudah lama tercium.

Baca Juga: PSI Ngamuk ke Koalisi Prabowo Soal Pemakzulan Gibran: Setuju Pemilu Tapi Tak Setia dengan Hasilnya

Menurut kesaksiannya, di masa kepemimpinannya dahulu, meja pengaduan sudah sering kali menerima tumpukan laporan terkait indikasi permainan kotor di lembaga yang mengurusi hajat hidup korban bencana itu. Hanya saja, saat itu momentum pembuktiannya belum tepat sehingga tim penyelidik kesulitan melakukan eksekusi tangkap tangan.

“Sebenarnya ini bukan cerita baru… Dulu banyak juga laporan korupsi di @BNPB_Indonesia. Tapi tim belum beruntung,” ungkap Laode M Syarif dikutip pada Rabu (14/10/2026).

Laode, melihat keberhasilan para penyidik saat ini yang akhirnya sukses menembus pertahanan birokrasi di sana, memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ia secara khusus menyoroti objek korupsi yang sangat nir-empati, yakni dana penanggulangan bencana. Ia pun mendesak agar aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi paling berat bagi para tersangka tanpa pandang bulu.

“SELAMAT @KPK_RI sudah menyelamatkan uang rakyat dan dana bencana. Korupsi DANA BENCANA… HARUS MAKSIMAL HUKUMANNYA,” tegasnya.

Sebelumnya Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tim penindakan telah menyapu bersih 14 orang dari berbagai lokasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Sangat ironis, salah satu figur penting yang dilaporkan ikut terjaring dalam operasi ini adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rustian dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Fokus bidikan penyidik dalam kasus ini adalah patgulipat pada sektor pengadaan barang dan jasa. Budi menjelaskan bahwa dana yang diduga menjadi bancakan oknum pejabat tersebut bukanlah anggaran biasa, melainkan uang negara yang disiapkan khusus untuk kondisi darurat penyelamatan nyawa manusia.

“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB. Ini di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi.

BNPB sendiri memilih sikap menyerah total pada proses peradilan. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton SP Panjaita  memastikan institusinya menaruh rasa hormat penuh terhadap langkah penindakan dan pantang melindungi oknum yang terlibat.

Baca Juga: Peringatan PSI: Kalau Gibran Dibiarkan Lengser, Prabowo Harus Siap Dicongkel dari Kursi Presiden

“BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” ucap Berton.