Sekjen PDIP Sebut Karhutla Tampar Citra Indonesia di Luar Negeri, Desak Moratorium Hutan!

Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, mengkritik keras penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun.

Hasto menilai ketidakmampuan pemerintah dalam memitigasi bencana asap tidak hanya merugikan masyarakat domestik di Kalimantan dan Sumatra, tetapi juga merusak martabat serta citra Indonesia di mata negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Hasto mengungkapkan bahwa banyak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri mendapatkan protes keras dari masyarakat setempat atas kegagalan penanganan karhutla nasional.

"Ini adalah suatu tamparan terhadap wajah politik kekuasaan kita, terhadap wajah politik pemerintahan kita karena tidak mampu menyelesaikan persoalan yang datang setiap tahun," ujar Hasto dalam siaran persnya, Jumat (16/10/2026).

PDI-P menyoroti minimnya koordinasi dan langkah antisipasi pemerintah di lapangan. Padahal, para pakar lingkungan telah memperingatkan potensi ancaman El Nino ekstrem yang meningkatkan risiko titik api pada lahan gambut yang rentan terbakar.

Hasto menilai kegagalan mitigasi awal berakibat pada meluasnya dampak kabut asap hingga melintasi batas negara.

Tiga Solusi Konkret PDI-P: Moratorium Hutan hingga Reboisasi

Guna memutus siklus tahunan bencana karhutla, PDI-P mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah penataan ekologis secara menyeluruh melalui konsep "Politik Merawat Pertiwi":

- Moratorium Hutan: Menghentikan secara total konversi dan alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan.

- Penataan Ulang Tata Ruang: Melakukan revaluasi ketat terhadap kebijakan tata ruang kawasan hutan dan gambut untuk mencegah pemanfaatan ilegal.

- Gerakan Reboisasi Serentak: Menggemakan aksi penanaman pohon kembali secara masif yang tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Hasto menegaskan bahwa pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional agar Indonesia tidak terus-menerus kehilangan kewibawaan diplomasi akibat krisis kabut asap tahunan.