Stok Pertalite Menyusut, Pemerintah dan Pertamina Diminta Tak Lengah

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) didesak memperkuat pasokan dan membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menyusul penurunan ketahanan stok nasional menjadi 16–18 hari operasi. Lonjakan konsumsi di sejumlah daerah serta gangguan rantai pasok menjadi perhatian di tengah upaya menjaga kecukupan kuota BBM hingga akhir tahun.

Penurunan tersebut turut menjadi sorotan di tengah ketentuan cadangan operasional BBM yang diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020. Regulasi itu menetapkan kewajiban penyediaan cadangan, yakni 11 hari pada 2020–2021, 17 hari pada 2022–2023, serta 23 hari (secara bertahap) mulai 2024 dan seterusnya, dengan kewajiban yang berlaku bagi badan usaha pemegang izin berdasarkan volume penyaluran masing-masing.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa persoalan Pertalite saat ini bukan disebabkan kekurangan stok nasional, melainkan tekanan terhadap kuota dan distribusi akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

"Masalahnya bukan di stok nasional. Stok nasional sejauh ini relatif aman. Masalahnya adalah di kuota dan distribusi. Beberapa daerah mengalami lonjakan konsumsi Pertalite karena kenaikan harga BBM non-PSO. Dampaknya, BBM PSO tersalur lebih cepat," kata Kholid kepada Warta Ekonomi, Minggu (18/10/2026).

Menurut Kholid, peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi membuat alokasi Pertalite di sejumlah daerah terserap lebih cepat. Pertamina Patra Niaga pun mengatur volume penyaluran agar kuota yang tersedia tetap mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

Selain peningkatan konsumsi, keterlambatan kapal pengangkut BBM turut menjadi penyebab gangguan rantai pasok. Kondisi tersebut menambah tantangan distribusi, terutama di daerah yang mengalami lonjakan permintaan.

Kholid menilai pemerintah berada dalam posisi sulit ketika harus menjaga kelancaran penyaluran sekaligus mengendalikan kuota Pertalite. Pembatasan volume dapat memicu antrean di SPBU, sementara pelonggaran penyaluran berisiko menambah beban keuangan negara dan Pertamina.

"Pemerintah dilematis. Ketat dengan kuota bisa berdampak pada antrian BBM. Longgar dengan kuota akan berdampak pada tekanan fiskal Pemerintah dan Pertamina," ujarnya.

Tekanan tersebut juga dipengaruhi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia. Kholid memperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun ini berpotensi melampaui Rp800 triliun apabila harga minyak mentah berada di atas US$100 per barel.

"Masalah lainnya adalah ketergantungan impor. Biaya impor mahal karena lonjakan harga minyak. Agar terjangkau, harga BBM JBT dan JBKP disubsidi. Dengan harga crude di atas US$100 per barel, anggaran subsidi dan kompensasi BBM, tahun ini, bisa tembus di atas Rp800 triliun," katanya.

Di luar persoalan penyaluran jangka pendek, Kholid juga menyoroti perlunya memperkuat cadangan penyangga energi (CPE), alih-alih hanya memperpanjang cadangan operasional (CO) yang harus ditanggung badan usaha.

Menurutnya, penambahan cadangan operasional akan meningkatkan kebutuhan modal perusahaan karena sebagian dana harus tertahan dalam bentuk persediaan BBM.

"Secara bisnis, CO itu beban biaya badan usaha, idle money yg hrs ditanggung penyedia BBM. Sebenarnya, yg hrs diperlama itu bukan CO, tetapi CPE. Kita smpai saat ini belum punya CPE. Perpres 96 tahun 2024 mewajibkan kita harus punya CPE setara 30 hari inpor," ungkapnya.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 mengatur penyediaan CPE sebagai cadangan untuk menghadapi krisis maupun keadaan darurat energi. Berbeda dengan cadangan operasional yang menjadi tanggungan badan usaha, penyediaan CPE merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dengan target pemenuhan hingga 2035.

Terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengingatkan penurunan stok Pertalite menjadi 16–18 hari operasi harus menjadi perhatian pemerintah.

"Penurunan stok Pertalite dari kondisi normal 20–23 hari menjadi 16–18 hari harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan sekadar persoalan pergeseran konsumsi, tetapi juga ujian kemampuan negara menjamin ketersediaan BBM yang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Sofyano kepada Warta Ekonomi.

Sofyano meminta pemerintah dan Pertamina tidak hanya bertindak ketika terjadi antrean atau kelangkaan. Menurutnya, penguatan stok, kepastian impor, perbaikan distribusi, serta pemantauan konsumsi secara real time diperlukan untuk mengantisipasi perubahan pola permintaan.

"Pemerintah tidak boleh hanya bereaksi ketika antrean dan kelangkaan terjadi. Harus ada langkah antisipatif melalui penguatan stok nasional, kepastian impor dan distribusi, serta pemantauan konsumsi secara real time. Pertamina juga harus memastikan pasokan di seluruh wilayah tetap terjaga," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa disparitas harga antara Pertalite dan BBM nonsubsidi berpotensi mendorong peningkatan konsumsi Pertalite. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan lokal, antrean panjang, hingga penyelewengan BBM.

Karena itu, Sofyano mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan harga dan subsidi secara terukur, memperjelas kriteria penerima BBM subsidi, serta memperketat penindakan terhadap penyalahgunaan penyaluran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ketahanan stok Pertalite atau RON 90 turun menjadi 16–18 hari operasi akibat peralihan konsumsi masyarakat dari BBM RON 92 dan RON 95.

"Yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Tapi kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue, enggak ada masalah. Yang terjadi pergeseran dari 16 ke 18 hari itu adalah RON 90. Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya shifting yang tadinya orang pakai 92 dan 95, itu shifting ke 90 karena harganya kan cukup berbeda, cukup cukup ekonomis ini," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga: Stok Pertalite Makin Menipis Tinggal 16 Hari, Pemerintah Didesak Ambil Langkah Antisipatif

Baca Juga: Stok Pertalite Kini Tak Sampai 20 Hari, Ini Kata Bahlil

Baca Juga: Bahlil Ungkap Stok Pertalite Menurun, Ditarget Normal Sepekan

Meski demikian, Bahlil memastikan stok Pertalite masih berada dalam batas aman. Pemerintah menargetkan ketahanan stok kembali melampaui 20 hari operasi dalam waktu sekitar satu pekan melalui peningkatan kinerja kilang.

"Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak," katanya.