Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Isu Prabowo Mulai Bersih-bersih 'Geng Solo' Mencuat, Begini Tanggapan Tegas Kubu Relawan Jokowi

Isu Prabowo Mulai Bersih-bersih 'Geng Solo' Mencuat, Begini Tanggapan Tegas Kubu Relawan Jokowi Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dinamika perombakan formasi pejabat tinggi negara pada tahun kedua masa pemerintahan terkini memunculkan berbagai spekulasi liar di ruang publik. Salah satu isu politik yang paling santer beredar adalah dugaan retaknya hubungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu ini dipicu oleh adanya rotasi strategis di tubuh kementerian hingga institusi keamanan negara.

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan secara tegas membantah adanya skenario pembersihan kelompok tertentu di dalam lingkaran kekuasaan. Ia memastikan bahwa perombakan yang terjadi murni merupakan kebutuhan operasional organisasi.

Baca Juga: SMRC: Sekalipun Dedi Mulyadi Batal Nyapres, Posisi Elektoral Prabowo Subianto Tetaplah Lemah

Andi secara khusus menyoroti pergantian pucuk pimpinan di  Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Diketahui, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dirotasi dari jabatannya. Menurut Andi, pergantian tersebut sama sekali tidak bermuatan politis, melainkan sebuah siklus penyegaran wajar atau tour of duty.

"Kalau kita melihat ini kan tour of duty. Kalau Pak Listyo Sigit kan sudah 5 tahun ya dan paling terlama itu sebagai Kapolri," ujar Andi Azwan dikutip Kamis (22/10/2026).

"Iya, jadi kalau menurut saya itu tour of duty untuk itu kan 5 tahun itu ya cukup lama lah ya," tambahnya.

Andi mengingatkan semua pihak bahwa presiden memegang hak prerogatif penuh atas jalannya roda pemerintahan. Keputusan Prabowo untuk menyegarkan komposisi tentara, polisi maupun kabinet didasarkan pada evaluasi kinerja dan tantangan global ke depan, bukan karena sentimen personal atau agenda menyingkirkan faksi politik masa lalu.

"Kalau misalnya ada penyegaran-penyegaran dan itu kan hak prerogatif dari presiden untuk menentukan. Semua jajaran-jajarannya ya itu kan hak prerogatif beliau," tegasnya.

Andi sangat menyayangkan adanya framing yang menyebut bahwa presiden bertindak atas dasar suka atau tidak suka (like and dislike). Ia memastikan bahwa rekam jejak presiden sebagai negarawan sangat jauh dari praktik politik balas dendam.

"Kalau beliau melakukan itu bahwa ini diperlukan suatu penyegaran-penyegaran itu sehingga beliau juga bisa melihat bahwa ini perlu, ya dilakukan untuk itu. Tapi bukan sesuatu yang bersifatnya satu like and dislike ya di sini. Jadi enggak ada bersih-bersih geng dalam tanda kutip gitu, enggak ada," papar Andi.

Sebagai bukti bahwa rotasi ini didesain untuk memperkuat jalannya pemerintahan, ia mencontohkan pengangkatan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Belum lagi soal penempatan eks pejabat ke Kantor Staf Presiden (KSP).

"Dan kalau kita lihat kan beliau posisinya di mana? Di KSP kan? Bukan di tempat yang lain gitu kan, di KSP beliau memang dibutuhkan juga tenaga beliau, ya, untuk membantu Presiden di KSP," tutur Andi.

Baca Juga: Survei SMRC: Gibran Jauh Lebih Populer, Tapi Publik Lebih Suka AHY

"Jadi bukan satu hal yang ini, Pak Dudung naik jadi Menko Polkam. Tidak ada yang dikatakan bersih-bersih geng solo dan sebagainya," terangnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar