Geger Sederet Taipan dan Pengusaha Indonesia Dipanggil Langsung Singapura

Krisis kabut asap lintas batas (karhutla) yang menyelimuti kawasan regional memaksa adanya langkah agresif untuk diambil oleh Singapura. Alih-alih hanya melayangkan protes diplomatik antarnegara, mereka memilih untuk memanggil dan mencecar langsung para aktor korporasi.

Dikutip Kamis (29/10/2026), Singapura memanggil para eksekutif senior dan taipan dari delapan perusahaan raksasa yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan.

Baca Juga: Sinyal untuk Singapura, Gerindra Tegaskan Watak Geopolitik Prabowo: Indonesia Terbuka Tanpa Tunduk

Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung intens kurang dari 30 menit tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu.

Berdasarkan data yang dirilis, sederet konglomerat yang masuk dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes 2025 turut terseret dan diwakili dalam pertemuan panas tersebut. Delapan entitas korporasi yang dicecar habis-habisan oleh otoritas Singapura meliputi:

• Bumitama Agri, diwakili oleh Lim Gunawan Hariyanto (Putra Lim Hariyanto Wijaya Sarwono).

• First Resources, diwakili langsung oleh Ciliandra Fangiono.

• Golden Agri-Resources & APP, diwakili oleh Franky Oesman Widjaja (bagian dari keluarga Sinar Mas).

• Indofood Agri Resources, diwakili oleh Mark Julian Wakeford.

• Kencana Agri, diwakili oleh Albert Maknawi.

• TSH Resources, diwakili oleh Kelvin Tan Aik Pen.

• Wilmar International, diwakili oleh Kuok Khoon Hong.

• Sinar Mas Group, diwakili oleh Bernard Tan selaku penasihat senior.

Menteri K Shanmugam memberikan pernyataan menohok kepada para pengusaha. Ia menegaskan bahwa krisis kabut asap yang mencekik negaranya murni bersumber dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, bukan sekadar fenomena alam atau anomali cuaca.

Shanmugam menuntut komitmen dan kerja sama penuh dari para korporasi ini untuk membuka seluruh data operasional mereka kepada tim pemeriksa independen dari Singapura.

Pemerintah Singapura menegaskan bahwa pemanggilan ini bukanlah upaya untuk mencari kambing hitam politik. Keberadaan kantor pusat atau operasional bisnis perusahaan-perusahaan tersebut di negaranya membawa konsekuensi hukum bahwa mereka wajib memastikan seluruh rantai pasoknya  bersih dari praktik pembakaran lahan.

Baca Juga: Cium Adanya Agenda Tersembunyi, Publik Curiga Jokowi Diam-diam Sudah Menjadi Antek Asing

Para eksekutif perusahaan yang hadir dilaporkan telah menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi tuntutan investigasi yang disyaratkan oleh pemerintah negara kota tersebut.