Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Silmy Karim Bantah Terlibat Pungli WNA: Saya Justru yang Hentikan!

Silmy Karim Bantah Terlibat Pungli WNA: Saya Justru yang Hentikan! Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim membantah terlibat dalam praktik pungutan tidak resmi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Ia mengklaim praktik tersebut sudah berlangsung sejak sebelum 2018, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

Silmy menyebut, informasi mengenai lamanya praktik pungutan tersebut terungkap dalam persidangan melalui kesaksian Yohanes Sri Windarto, Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025.

"Salah satu yang saya catat adalah sudah berlangsung dari sebelum 2018 bahkan," kata Silmy Karim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Perlawanannya Ditolak, Silmy Karim: Dakwaan Pemerasan Rasanya Terlalu Dipaksakan

Ia juga menegaskan tidak pernah memerintahkan adanya pungutan di luar ketentuan. Sebaliknya, Silmy mengaku telah mengambil langkah untuk menghentikan praktik tersebut, salah satunya dengan meluncurkan Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina).

Menurut Silmy, sistem Molina dirancang untuk meminimalkan pertemuan langsung antara petugas imigrasi dan pemohon izin tinggal. Ia turut menyebut adanya surat edaran yang diterbitkan pada 2024 sebagai bukti bahwa dirinya berupaya menghentikan praktik tersebut.

"Saya menghentikan dan saya ada buktinya bahwa bukan hanya Molina, bahkan ada surat edaran ya, di tahun 2024 ya. Jadi tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, ya, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan, gitu," ujarnya.

"Dan di situ jelas sekali bahwa Molina yang saya luncurkan itu adalah untuk menghindari antara pertemuan petugas ya, dengan pemohon. Nah, ini kan salah satu prinsip yang paling penting yang tadi saya dapat," lanjut dia.

Baca Juga: Silmy Karim Bingung dengan Dakwaan KPK: Awalnya OTT, Lalu Belok Pemerasan, Nanti Apalagi?

Terlepas dari itu, Silmy saat ini tengah menghadapi perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Ia didakwa melakukan pemerasan dengan nilai mencapai Rp168,9 miliar.

Dalam perkara tersebut, Silmy didakwa melakukan perbuatan bersama sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi. Mereka adalah Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

Selain itu, terdapat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi, serta Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah. Penuntutan terhadap masing-masing pihak dilakukan secara terpisah.

Tak hanya perkara pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri

Tag Terkait: