Kredit Foto: TVR Parlemen
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah rampung di tingkat pertama.
RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
"DPR dalam hal ini komisi teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah, telah menyelesaikan rapat ingkat pertama dalam memfinalkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kata Dasco di kompleks parlemen, Rabu (18/11/2026).
"Akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang."
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tercatat, DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dan aspirasi.
"Ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, dari organisasi, dan dari berbagai pihak," ujarnya.
Baca Juga: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tuntas, Dasco Panen Pujian
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut 87 kali RDPU tersebut menjadi jumlah terbanyak dalam proses pembahasan rancangan undang-undang di DPR.
Habiburokhman juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan melalui RUU Perampasan Aset. Menurut dia, berbagai celah yang berpotensi menjadikan aturan tersebut sebagai alat penyelewengan kekuasaan telah ditutup.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy
Tag Terkait: