Eks Pegawai KPU Yakin Ijazah Jokowi Asli Meski Belum Pernah Lihat, Ini Alasannya
Kredit Foto: Ist
Kesaksian mantan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Binsar S.T. Siagian, dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) memunculkan sejumlah pertanyaan.
Pasalnya, meski mengaku tidak pernah melihat langsung dokumen ijazah asli Jokowi, Binsar tetap meyakini dokumen yang digunakan saat pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2012 tersebut asli.
Keyakinan itu, menurut Binsar, didasarkan pada prosedur verifikasi administrasi yang telah dijalankan KPU Provinsi DKI Jakarta. Ia menyampaikan keterangan tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Mangkir Terus, Roy Suryo Desak Sosok Ini Dipaksa Hadiri Sidang Ijazah: Dia Saksi Kunci
"Saya yakini itu asli," tegas Binsar menjawab pertanyaan dari kuasa hukum Roy Suryo.
Dalam persidangan, Binsar menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam proses pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2012. Ia baru mulai bekerja di KPU Provinsi DKI Jakarta pada 2017. Namun, tugasnya di bagian teknis membuatnya berhubungan dengan pengelolaan arsip dokumen pencalonan.
Ketika ditanya mengenai dokumen ijazah S-1 dan SMA Jokowi yang tersimpan di KPU DKI, Binsar menyebut arsip yang diterima lembaga tersebut berupa salinan yang telah dilegalisir. Ia pun menegaskan belum pernah memeriksa atau melihat dokumen aslinya secara langsung.
Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian kuasa hukum Roy Suryo. Mereka mencecar Binsar mengenai sejumlah detail administrasi, mulai dari legalisir ijazah S-1 yang disebut tidak mencantumkan tanggal pengesahan hingga penggunaan legalisir ijazah SMA bertahun 2005 untuk keperluan pencalonan pada 2012.
Kuasa hukum juga mempertanyakan dasar Binsar menyimpulkan tidak ada ketidaksesuaian dalam dokumen, sementara dirinya tidak pernah memeriksa fisik ijazah asli. Menanggapi hal itu, Binsar menjelaskan bahwa KPU DKI bekerja berdasarkan verifikasi administrasi sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Menurutnya, pemeriksaan dapat berlanjut ke tahap verifikasi faktual apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidaksesuaian. Namun, selama persyaratan administrasi telah dilengkapi dengan dokumen legalisir dan tidak ditemukan hal yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, berkas dinyatakan memenuhi ketentuan.
Baca Juga: Dicecar Roy Suryo, KPU Akui Legalisir Ijazah Jokowi Beda saat Pilpres 2014 dan 2019
"KPU Provinsi DKI hanya melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi persyaratan itu yang pertama kan ada persyaratannya. Kemudian dilakukan verifikasi lanjutan dan ketentuan mengatakan, jika ada keganjilan atau dugaan, bisa dilakukan verifikasi (faktual)," ujar Binsar.
Binsar juga menegaskan bahwa kesimpulannya mengenai kelengkapan dokumen Jokowi merujuk pada hasil akhir tahapan pencalonan Pilkada DKI Jakarta 2012. Ia menyebut KPU Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Jokowi beserta pasangannya memenuhi persyaratan pencalonan.
"Memang akhirnya KPU Provinsi yang tadi menetapkan Pak Jokowi dan calonnya itu memenuhi syarat. Ketentuannya mengatakan itu, kalau ada persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, maka tidak memenuhi syarat," jelas dia.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: