Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU).
Persetujuan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh 361 dari total 573 anggota DPR, dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis, 19 November 2026.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan, RUU ini telah beberapa kali dilakukan perubahan khususnya terkait judul. Dari RUU Perampasan Aset, kemudian diubah ke RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, lalu disepakati menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
"Dalam pembahasannya kami melakukan penyempurnaan judul berdasarkan masukan dari masyarakat sipil. Tujuannya untuk mempertegas fokus UU," ungkap Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).
Adapun, Panja Komisi III DPR telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Sehari sebelum Rapat Paripurna, Panja Komisi III DPR juga turut merangkum 10 poin penting pengaturan yang termuat dalam RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Berikut 10 poin penting dalam RUU Perampasan Aset:
1. Judul, prinsip, dan azas hukum, yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan lainnya.
Termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta berdampak kepada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, yang jumlah korbannya diklaim sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada tindak pidana korupsi dan lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana.
Dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana.
Baca Juga: Tok, DPR Sepakat Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU
Baca Juga: Puan Tegaskan DPR Sahkan UU Perampasan Aset Bukan karena Desakan dan Paksaan
Dilakukan oleh badan yang kompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian, serta pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak semata-mata digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Dian Ihsan