Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Indika Minta Kejelasan Aturan soal Target 70% Hasil Tambang untuk Negara

Indika Minta Kejelasan Aturan soal Target 70% Hasil Tambang untuk Negara Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY), Aziz Armand, mengatakan perseroan masih mencermati arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kewajiban minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara.

Indika berharap pemerintah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan aturan turunan dari kebijakan tersebut.

"Saya rasa mekanismenya aturannya belum ada dijelaskan... jadi kita akan apa mencermati apa yang akan dan tentu saja kita sangat mengerti bahwa semua tambang ini, sumber daya alam ini, itu pengembangan untuk kepentingan sesuai pasal 33," kata Aziz dalam Paparan Publik Indika Energy di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Aziz menegaskan, pada prinsipnya Indika siap mengikuti seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia. Saat ini, perseroan menjalankan bisnis pertambangan melalui tiga anak usahanya, yakni PT Kideco Jaya Agung di sektor batu bara, PT Masmindo Dwi Area (MDA) di sektor pertambangan emas, dan PT Mekko Metal Mining di sektor pertambangan bauksit.

"Saya rasa kita di Indika Energy selama ini itu berusaha selalu comply dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Nah tapi kemudian kami pun juga bahwa mencermati bahwa akan ada balance ya antara bahwa perusahaan juga harus terus beroperasi secara berkelanjutan dan bisa juga memberikan manfaat bagi negara juga," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan minimal 70% hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM (Bahlil), semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo.

Prabowo juga membuka kemungkinan adanya penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara. Meski demikian, dia menyatakan pemerintah tetap membutuhkan investasi dan memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh kembali modal yang telah ditanamkan.

Di sisi lain, kalangan pengusaha pertambangan meminta pemerintah memperjelas mekanisme penghitungan target minimal 70% hasil pertambangan yang diarahkan Prabowo untuk dinikmati negara. Pasalnya, kontribusi sektor pertambangan tidak hanya berasal dari pajak dan royalti, tetapi juga mencakup belanja domestik, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok.

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Sari Esayanti, mengatakan manfaat ekonomi sektor pertambangan perlu dihitung secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang membutuhkan investasi besar dan memiliki siklus pengembalian modal jangka panjang.

Menurutnya, kontribusi pertambangan tidak semata-mata dapat diukur dari pajak, dividen, royalti, maupun laba perusahaan. Aktivitas perusahaan dalam melakukan pembelanjaan di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, IMA menyebut lebih dari 80% total pengeluaran dilakukan di dalam negeri. Pengeluaran tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, pajak, royalti, pajak daerah, serta berbagai kewajiban lainnya.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Bahlil, Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara

Baca Juga: Intel Bangkit! Kuasai 70 Persen Pasar CPU Desktop, AMD Terlempar di Bawah 30 Persen

"Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," ujar Sari kepada Warta Ekonomi, Rabu (18/11/2026).

Sari menambahkan, keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha juga menjadi bagian dari manfaat ekonomi pertambangan. Reinvestasi tersebut mendorong pembelanjaan dan aktivitas ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra

Tag Terkait: