Kredit Foto: Istimewa
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare. Keputusan tersebut membuat seluruh kegiatan di dalam kawasan izin perusahaan dihentikan dan pengelolaan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," ujar Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026).
Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran di kawasan hutan. Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, pembukaan lahan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
"Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera," kata Barita.
PT RAPP merupakan bagian dari Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang didirikan oleh pengusaha Indonesia, Sukanto Tanoto. RGE bergerak di sektor sumber daya alam dan memiliki kantor pusat di Singapura.
Barita menegaskan, penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH, kata dia, akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Hutan Raya Jakarta Bakal Dibangun di Kawasan UI, Pramono Ungkap Rencananya
Baca Juga: Jakarta Tak Becus Urus Karhutla, Elite Malaysia Dorong Adanya Satgas Khusus Masuk ke Hutan Indonesia
"Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutup Barita
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: