Kredit Foto: PTFI
Sejak 2005, penanaman mangrove telah dilakukan pada kawasan yang dialiri tailing. Hingga Oktober 2025, luas reklamasi mangrove yang tercatat dalam paparan perusahaan mencapai 1.737 hektare.
Di kawasan tersebut, masyarakat lokal, terutama masyarakat pesisir Kamoro, turut dilibatkan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Dalam paparan Tumpal, tercatat keterlibatan 24 kontraktor lokal dari lima desa Kamoro dalam pembangunan struktur bambu untuk mendukung pengelolaan kawasan muara.
Mangrove memiliki fungsi ekologis penting. Selain menjadi habitat berbagai jenis biota, kawasan ini berperan dalam menjaga ekosistem pesisir dan mendukung sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hasil perairan.
Pengembangan lingkungan juga dilakukan melalui taman keanekaragaman hayati. Dalam paparan yang disampaikan Tumpal, terdapat rencana penanaman berbagai jenis tanaman lokal di kawasan Upper Estuary secara bertahap hingga 2032.
Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain matoa, sagu, pinang, kelapa, merbau, pulai, dan sejumlah tanaman lokal lainnya.
Targetnya bukan sekadar menghadirkan kawasan hijau. Taman keanekaragaman hayati diharapkan memiliki nilai ekologis, menjadi ruang edukasi, sekaligus mendukung pemanfaatan kawasan oleh masyarakat.
Tumpal menjelaskan bahwa Mile 21 dikembangkan sebagai pusat penelitian reklamasi dan keanekaragaman hayati. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana pengelolaan kawasan ModADA dalam jangka panjang.
Ada satu hal yang menjadi perhatian: kegiatan pertambangan memiliki batas waktu, sementara kehidupan masyarakat dan lingkungan harus terus berlangsung.
Karena itu, pengembangan kawasan tidak dapat hanya berorientasi pada kebutuhan operasional perusahaan saat ini. Perlu ada perencanaan mengenai bagaimana lahan tersebut akan dikelola ketika kegiatan pertambangan berakhir.
Bagi Tumpal, penelitian di Mile 21 merupakan bagian dari persiapan tersebut. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan master plan pengelolaan ModADA yang nantinya dapat menjadi pedoman pemanfaatan wilayah setelah kegiatan pertambangan selesai.
Pekerjaan reklamasi pun tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam atau luas lahan yang dihijaukan. Keberhasilan pemulihan membutuhkan pemantauan, penelitian, dan evaluasi terhadap perkembangan ekosistem.
Di kawasan lain, PTFI juga melakukan reklamasi timbunan batuan penutup (overburden). Material tersebut dikelola melalui pencampuran atau penudungan dengan batuan kapur untuk mencegah terbentuknya air asam tambang. Hingga 2025, reklamasi timbunan overburden tercatat mencapai 603 hektare.
Jika seluruh kegiatan tersebut dilihat bersama, pengelolaan lingkungan PTFI mencakup pekerjaan yang berbeda-beda: mengendalikan material sisa pengolahan, memanfaatkan sebagian material untuk kebutuhan konstruksi, mengembangkan lahan produktif, dan memulihkan kawasan melalui reklamasi serta revegetasi.
Namun, pekerjaan tersebut berlangsung dalam kondisi geografis yang tidak sederhana.
Pertambangan dan Tanggung Jawab Keberlanjutan
Wilayah operasi PTFI membentang dari kawasan pesisir hingga pegunungan dengan ketinggian sekitar 4.200 meter di atas permukaan laut. Rentang geografisnya mencapai sekitar 110 kilometer, dengan curah hujan yang di sejumlah wilayah dapat mencapai 15.000 milimeter per tahun.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan pertambangan, terutama dalam mengelola air, sedimentasi, kestabilan kawasan, dan dampak lingkungan.
Dalam paparannya pada forum COP31 di Antalya, Turki, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak operasional sekaligus mempersiapkan keberlanjutan kawasan.

Salah satunya melalui peralihan dari tambang terbuka menuju tambang bawah tanah. Pengangkutan bijih yang sebelumnya menggunakan truk berbahan bakar diesel kini dilakukan menggunakan kereta listrik tanpa awak.
Tony juga menyampaikan bahwa strategi keberlanjutan PTFI mengacu pada sejumlah kerangka, antara lain International Council on Mining and Metals (ICMM), Copper Mark, serta regulasi di RI. Kerangka tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Lebih jauh, Tony menyebut PTFI telah mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 33 persen, melampaui komitmen awal penurunan 30 persen pada 2030.
Namun, keberlanjutan tidak hanya diukur melalui pengurangan emisi. Dalam kegiatan operasional, pengelolaan material sisa, reklamasi, pemulihan ekosistem, serta hubungan dengan masyarakat juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.
Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif Adam Chase, Partner bidang Energy Transition serta Climate & Net Zero di Environmental Resources Management (ERM).
Adam mengingatkan bahwa keberlanjutan harus diperhitungkan sejak tahap perancangan tambang. Perusahaan perlu mempertimbangkan desain lingkungan dan melibatkan masyarakat sejak awal. Jika aspek-aspek tersebut diabaikan, kegiatan pertambangan bahkan berpotensi menghadapi hambatan sebelum mencapai tahap produksi.
“Ketika merancang sebuah tambang, keberlanjutan harus sudah menjadi bagian dari perencanaannya. Perusahaan juga perlu melibatkan masyarakat dan memastikan desain lingkungannya memadai. Jika tidak, kegiatan pertambangan dapat terhambat sebelum mencapai tahap produksi,” ujarnya dalam COP 31.
Bagi Adam, keberlanjutan bukan sesuatu yang sekadar ditambahkan ke dalam kegiatan usaha, melainkan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara perusahaan menjalankan bisnisnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Fajar Sulaiman