Kredit Foto: PTFI
Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap regulasi. Ia berkaitan pula dengan keberlangsungan operasi, nilai ekonomi, penerimaan masyarakat, dan kualitas lingkungan.
Di tingkat holding, tanggung jawab tersebut juga menjadi bagian dari arah pengelolaan industri pertambangan nasional.
PTFI merupakan bagian dari MIND ID atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero), holding BUMN industri pertambangan yang menaungi sejumlah perusahaan strategis, termasuk PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia.
Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari mandat pengelolaan sumber daya mineral nasional. Dalam pandangan holding, pemanfaatan sumber daya alam harus disertai penguatan nilai tambah, tata kelola, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
"Kami sadar bahwa kami tidak selamanya menambang. Akan ada masa di mana area tambang ini kembali dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin meninggalkan warisan peradaban, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan, dan lingkungan yang layak bagi masyarakat,” ujar Maroef.
Kepemilikan mayoritas tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk turut menentukan arah pengelolaan salah satu aset pertambangan tembaga dan emas penting di Tanah Air.
Namun, penguasaan saham juga membawa tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral memberikan manfaat jangka panjang bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.
Di Indonesia, prinsip tersebut telah diterjemahkan ke dalam berbagai ketentuan pengelolaan pertambangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 menetapkan pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Aturan tersebut menekankan perlunya perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemantauan reklamasi secara terukur serta akuntabel.
Pedoman tersebut juga mengatur revegetasi, pekerjaan sipil, kriteria keberhasilan reklamasi, jaminan reklamasi, hingga pemantauan lingkungan dan sosial ekonomi. Dengan demikian, reklamasi bukan pekerjaan yang dapat dilakukan sekadarnya atau hanya untuk memenuhi angka luas penanaman. Ada ukuran keberhasilan yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian dari kewajiban pemegang izin usaha pertambangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban tersebut, termasuk reklamasi, pascatambang, keselamatan, dan pemantauan lingkungan.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, menegaskan pentingnya penertiban aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.
“Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks penindakan terhadap pertambangan ilegal dan pelanggaran aturan. Pesannya jelas: pengelolaan kekayaan mineral tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum. Aktivitas pertambangan harus berjalan dalam kerangka aturan, dengan tanggung jawab terhadap kepentingan negara dan perlindungan lingkungan.
Yang Harus Tetap Tumbuh
Kembali ke Kuala Kencana, mesin produksi masih bekerja. Fasmi kembali memperhatikan layar panel, memastikan adonan paving block memiliki takaran yang tepat. Tidak jauh dari sana, di kawasan Mile 21, Oktovianus melanjutkan pekerjaannya di sektor perikanan dan membantu merawat tanaman kakao ketika memiliki waktu luang.
Keduanya mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan sehari-hari mereka merupakan bagian dari persoalan besar pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Fasmi berada di sisi pemanfaatan material sisa. Oktovianus berada di sisi pengembangan lahan produktif. Sementara itu, Sastro dan Tumpal bekerja memastikan material serta kawasan bekas pengendapan dikelola dengan pendekatan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut, ada satu benang merah: kegiatan pertambangan tidak boleh hanya berbicara tentang berapa banyak mineral yang berhasil diambil dari bumi.
Ada material sisa yang harus dikelola. Ada lahan yang harus dipulihkan. Ada masyarakat yang perlu memperoleh kesempatan ekonomi. Dan ada lingkungan yang harus tetap mampu menopang kehidupan setelah kegiatan pertambangan berakhir.
PTFI memperkirakan cadangan mineral yang tersedia dapat mendukung kegiatan penambangan hingga 2052. Namun, mempersiapkan masa depan masyarakat dan lingkungan tidak bisa menunggu sampai tambang berhenti beroperasi.

Justru ketika kegiatan pertambangan masih berlangsung, persiapan harus dilakukan. Material sisa perlu dikelola, teknologi perlu dikembangkan, masyarakat perlu dibekali keterampilan, dan kawasan yang telah mengalami perubahan harus memiliki rencana pemulihan yang terukur.
Paving block yang dihasilkan Fasmi, kakao yang dirawat Oktovianus, serta mangrove yang ditanam masyarakat pesisir Kamoro merupakan bagian dari gambaran yang lebih luas tentang bagaimana kekayaan alam perlu dikelola.
Tentu, pekerjaan itu belum selesai. Pemanfaatan tailing masih membutuhkan pengembangan dan pengujian berkelanjutan. Keamanan produk pangan harus terus dibuktikan melalui pemeriksaan yang konsisten. Reklamasi pun memerlukan pengawasan, evaluasi, dan penilaian keberhasilan dari pemerintah.
Angka jutaan paving block, ribuan hektare reklamasi, maupun jumlah tanaman yang tumbuh tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa seluruh persoalan lingkungan telah terselesaikan.
Namun, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa nilai sebuah kegiatan pertambangan tidak semestinya berhenti pada mineral yang dihasilkan. Ada nilai lain yang perlu dibangun: kemampuan mengolah material, mengembangkan teknologi, memulihkan ekosistem, serta menyiapkan masyarakat agar memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, kekayaan alam tidak hanya diukur dari apa yang dapat dikeluarkan dari perut bumi, tetapi juga dari apa yang mampu dibangun di atasnya.
Di Kuala Kencana, Fasmi memastikan adonan paving block tidak kurang atau berlebih.
“Biar pas,” katanya.
Sementara itu, di Mile 21, Oktovianus masih memegang keyakinan sederhana tentang masa depan.
“Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Jadi, kita harus berjuang.”
Dua kalimat sederhana dari dua pekerja di Mimika itu mungkin menjadi pengingat bahwa sebesar apa pun kekayaan yang tersimpan di dalam bumi, masa depan tetap harus dibangun oleh manusia yang hidup di atasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Fajar Sulaiman