WE Online, Jakarta - Pemerintah mengajak pelaku bisnis untuk turut menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan melaksanakan coorporate social responsiblity (CSR) melalui lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemetaaan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto mengatakan pihaknya mengajak pelaku bisnis untuk turut serta dalam menuntaskan kemiskinan di tanah air melalui program CSR.
"Dari program ini diharapkan akan memperbaiki akses pada layanan dasar. Kemudian menciptakan lapangan kerja yang baik dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, memastikan perlindungan bila terjadi guncangan," kata Bambang di acara Forum Aksi untuk Bisnis yang Bertanggungjawab (Action Forum for Indonesia Responsible Business/AFIRB) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan tantangan terbesar saat ini adalah persoalan kemiskinan. Ia mengatakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus berkembang. Saat ini, imbuhnya, terdapat sekitar 28,6 juta orang atau 11,22% pada Maret 2015.
"Pada daftar kesenjangan, rasio gini sebesar 0,31 pada 2013 merupakan tertinggi selama 50 tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya," ujarnya.
Bambang menegaskan pemerintah memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, ia menegaskan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan.
"Dampak upaya penanggulangan kemiskinan akan berlipat ganda ketika pemerintah didukung oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan komunitas," tuturnya.
Ia menjelaskan pihaknya telah memperbaiki sistem sasaran program CSR. Program ini, terangnya, dapat memberikan kontribusi besar bagi pengurangan angka kemiskinan jika dilakukan dengan benar pada sasaran yang tepat.
"TNP2K memiliki dan mengelola basis data terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk dunia usaha untuk memperbaiki sistem penyasaran program," jelasnya.
Sementara itu, Chairman Indonesia Business Link (IBL) Heru Prasetyo menegaskan bahwa AFIRB menjadi ajang untuk menunjukkan bukti positif bahwa CSR adalah tentang nilai dan manfaat bersama bukan derma.
"Kemitraan untuk tujuan pembangunan perlu ditingkatkan di antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kita harus melangkah dari dialog menuju tindakan nyata, terutama dalam isu transparasi, kesiapan menghadapi bencana, dan pemberdayaan generasi muda," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement