Yorrys: Untuk Apa Jokowi Ambil Alih Partai Golkar?

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Jelang Munas Partai Golkar muncul sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Kemarin, (Minggu, 14/2/2016), Wakil Ketua MPR Mahyudin telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketum. Sejumlah nama sebelumnya santer disebut akan maju dalam suksesi untuk merebut posisi Golkar 1 seperti Ketua DPR Ade Komarudin, Sekretaris Fraksi Aziz Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Idrus Marham dll.

Tidak hanya itu, di luar kader Golkar, muncul nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon ketum pengganti Aburizal Bakrie (Ical).

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai membantah isu bahwa Presiden Jokowi akan didapuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi, menurutnya, tidak mungkin menjadi ketum karena Jokowi bukanlah kader Partai Golkar yang menjadi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai ketua umum dalam munas mendatang.

"Kita akan memilih secara demokratis kader-kader Partai Golkar. Jokowi bukan kader Partai Golkar sehingga tidak mungkin bisa dipilih. Jadi, kalau Jokowi dikabarkan akan menjadi ketum itu isu yang ngawur," ujar Yorrys ketika dihubungi awak media di Jakarta, Senin (15/2/2016).

Jokowi, menurutnya, juga tidak mungkin menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena adanya komitmen larangan rangkap jabatan di pemerintahan. Kalau ini dilakukan maka tentunya Jokowi melanggar sendiri komitmen yang dibuatnya.

"Sebelumnya kita sudah menawarkan kepada Pak JK untuk menjadi semacam plt ketum dalam masa rekonsiliasi ini, tapi Pak JK menolak karena sudah ada komitmen dengan Pak Jokowi enggak akan jadi ketum parpol," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini Presiden Jokowi tidak perlu mengurus Golkar lantaran partai berlambang pohon beringin itu sudah mengubah haluan dari semula oposisi dan kini telah mendukung pemerintah.

"Untuk apa juga Jokowi mengambil alih Partai Golkar? Golkar sekarang sudah kembali ke ideologinya mendukung  dan berada dalam pemerintahan. Ini enggak mungkin lagi bisa dibelokkan. Konflik yang terjadi dan munculnya munas Ancol karena Golkar tidak melaksanakan ideologi partai untuk berkarya bersama pemerintah. Golkar enggak boleh jadi oposisi. Lagian Pak Jokowi kan kader PDIP," tandasnya.