Hanura: Pembongkaran Kalijodo Harus Perhatikan Aspek Humanisme

WE Online, Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Patrika S Andi Paturusi mengatakan pembongkaran bangunan di kawasan Kalijodo harus mengedepankan aspek humanisme dengan tidak memperlakukan mereka secara semena-mena.

"Ada tiga hal penting untuk diperhatikan Pemerintah DKI dan pihak terkait lainya. Pertama, pada saat pembongkaran bangunan dilakukan harus mengedepankan aspek humanisme dengan tidak memperlakukan mereka secara semena-mena," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Dia mengatakan, apabila ada perlawanan kecil dari sebagian warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan Pemprov DKI maka jangan lantas dihadapi dengan cara-cara represif.

Menurut dia, proses pengambilalihan harus mengedepankan cara-cara yang etis dengan tetap menjunjung tinggi moral kemanusiaan dan moral sosial.

"Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi dari segala keterancaman. Perbedaan kepentingan antara pemerintah provinsi DKI dengan warga penghuni kawasan kalijodo jangan sampai menelan korban," ujarnya.

Kedua, sebisa mungkin pengambilalihan lahan bekas kalijodo jangan sampai menimbulkan dampak sosial berkepanjangan bagi warga penghuninya.

Dia mengatakan, untuk menghindari hal itu, pemerintah harus menyiapkan mitigasi sosial secara matang, di antaranya menyangkut masa depan anak-anak usia sekolah yang sudah telanjur menempuh pendidikan di sekolah-sekolah dekat tempat tinggal lama mereka.

"Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi anak-anak jadi tidak boleh diabaikan atas dasar alasan apapun. Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan bagi setiap anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mengembangkan diri demi kemajuan dan martabatnya," katanya.

Ketiga, menurut dia, terkait pembekalan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja, itu merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup keluarga.

Dia mengatakan, pendataan warga jangan sebatas jumlah melainkan harus dilakukan pemilahan, mana warga yang masih utuh, mana warga yang sudah tidak berkepala keluarga atau wanita menjanda, mana yang sudah yatim dan piatu atau mana warga yang yatim piatu.

"Masing-masing harus melalui pendekatan berbeda. Sehingga dalam upaya penyediaan lapangan kerja atau pendistribusian kerja diharapkan tepat sasaran," katanya.

Dia juga mengapresiasi tawaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membantu warga bekas penghuni kalijodo untuk bekerja di beberapa industri di wilayahnya. (Ant)