Hipmi Minta Pemda Jangan Remehkan Investasi UMKM

WE Online, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan pemerintah daerah jangan sampai meremehkan investasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan investasi dari pihak perusahaan besar.

"Secara agregat peran UMKM stabil tapi signifikan. Ini yang tidak boleh kita pandang sebelah mata," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Bahlil meminta agar pemda tidak memandang sebelah mata investasi di sektor UMKM karena data menunjukkan bahwa kontribusi UMKM atas investasi nasional sekitar 50 persen per tahun. UMKM, lanjutnya, bahkan mampu menyerap angkatan kerja sebesar 97 persen dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata di atas 50 persen per tahun.

"Karpet merah itu tidak hanya untuk usaha-usaha skala besar saja. Ada banyak peluang menarik investasi di UMKM," kata Ketum Hipmi.

Sebelumnya, pemerintah daerah didorong untuk memperbanyak berbagai program fasilitasi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

"Pemerintah daerah harus memfasilitasi sektor pemasaran UKM dengan membuat pameran, workshop dan membuat promosi kerajinan rakyat daerah," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Menurut dia, masalah pemasaran, disamping persoalan modal, merupakan masalah-masalah klasik yang kerap ditemui sentra-sentra kerajinan rakyat. Permasalahan tersebut, lanjutnya, merupakan hal yang harus menjadi perhatian kepala daerah dan anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Pemerintah daerah harus mengupayakan pertemuan antara penjual dan pembeli kerajinan. Pemerintah daerah juga bisa membeli produk kerajinan untuk kepentingan daerah misal untuk taman-taman atau interior dan eksterior bangunan pemda," katanya.

Ketua MPR menegaskan, pemerintah daerah harus melakukan itu karena rakyat adalah sangat berdaulat dan jangan sampai bila telah terpilih kemudian melupakan rakyat karena hal itu dinilai sama saja dengan berkhianat kepada rakyat.

Sebelumnya, Pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengungkapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi nasional karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 57 persen.

"Dari 125 juta tenaga kerja yang ada saat ini, 118 juta orang di antaranya berasal dari sektor UMKM," kata Anggota KEIN Irfan Wahid.

Irfan menjelaskan UMKM yang berkembang di Indonesia sebagian besar bergerak dalam usaha kreativitas atau kerajinan. Namun, UMKM masih menghadapi kendala untuk bisa maju dan berkembang seperti masalah minimnya permodalan dan jaringan pemasaran. (Ant)