Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Perikanan - Menteri Susi Pudjiastuti berkomitmen menangani dampak sampah plastik di wilayah pesisir dan laut.
  • Freeport - Menteri Luhut Katakan Presiden Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak Freeport.
  • La Liga (25/2) - Palmas 0 - 1 Real Sociedad
  • Bundesliga Jerman (25/2) - Wolfsburg 1 - 2 Werder Bremen
  • Ligue 1 Perancis (25/2) - Nice 2 - 1 Montpellier
  • Eredivisie Belanda (25/2) - ADO Den Haag 1 - 1 FC Twente
  • Scotland Premiership (25/2) - Inverness CT 2 - 1 Rangers
  • Malaysia - Malaysia berikan akses KBRI untuk menemui tersangka pembunuhan Kim Jong-Nam, Siti Aisyah

Analisis Dampak Kenaikan BBM

Foto Berita Analisis Dampak Kenaikan BBM

WE.CO.ID 

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun ini diperkirakan akan berkontribusi pada melonjaknya angka inflasi sehingga mengoreksi pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja industri perbankan.

Asisten Deputi Gubernur BI Mulya Effendi Siregar menjelaskan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan menaikkan inflasi sehingga menaikkan biaya produksi sektor usaha (risiko kredit meningkat).

"Kenaikan harga BBM membuat risiko kredit meningkat, bank akan lebih berhati-hati melepas kredit," kata Mulya Effendi Siregar.

Mulya menjelaskan secara umum kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah beban biaya para debitur (peminjam kredit) bank.

Dengan bertambahnya beban biaya tersebut, menurut Mulya, kemampuan debitur dalam melunasi utang kepada bank akan semakin mengecil.

"Seumpamanya debitur itu pengusaha tempe, dengan kenaikan BBM ongkos-ongkos dia untuk beli ini itu, pergi ke mana, akan naik. Sehingga keuntungan dia jadi mengecil, dan kemampuan untuk melunasi utang menjadi lebih kecil, bank harus berhati-hati melepas kredit," kata dia.

Menurut Mulya, dengan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak saja, pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit bermasalah ("non performing loan"/NPL) pada 2013 telah mengalami revisi.

Dengan gejolak krisis global yang belum pulih pertumbuhan kredit perbankan diproyeksikan berada di kisaran 21,7-23,6 persen pada akhir tahun ini, dari proyeksi sebelumnya di kisaran 22,5-24,3 persen.

Di sisi lain DPK diproyeksikan sebesar 17-17,9 persen dari sebelumnya 17,5-18,5 persen, dan NPL diperkirakan meningkat pada kisaran 1,6-2,1 persen dari proyeksi sebelumnya 1,5-2 persen.

Biaya perbankan meningkat Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi otomatis juga akan menaikkan inflasi, sehingga berdampak pada meningkatnya biaya perbankan.

"Secara jangka pendek pasti akan meningkatkan inflasi. Dan dampaknya pada meningkatnya biaya perbankan," kata Sigit.

Dia mengatakan belum menghitung secara pasti berapa kenaikan biaya perbankan yang akan disebabkan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Termasuk terkait kemungkinan adanya koreksi terhadap penyaluran kredit dan rasio kredit bermasalah perbankan.

"Kami tidak memiliki kemampuan menghitung berapa tingkat inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM. Sehingga kami juga belum sampai ke tahap perhitungan adanya koreksi terhadap penyaluran kredit maupun NPL perbankan," ujar dia.

Meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi akan berkontribusi pada inflasi, namun Sigit mengaku optimistis dampaknya secara jangka panjang akan baik bagi perekonomian nasional termasuk sektor keuangan.

"Kebijakan kenaikan harga BBM ini dampaknya secara jangka panjang akan baik. Ini dapat mengurangi beban subsidi pemerintah di sektor energi," ucapnya.

Menurut kepala ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto, kenaikan harga BBM Rp500 per liter akan meningkatkan inflasi 0,7 persen. Kenaikan inflasi akan diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) yang pada gilirannya akan direspon perbankan dengan kenaikan suku bunga dana (kenaikkan biaya bank).

"Kalau inflasi naik, maka BI Rate kemungkinan akan naik. Kalau sudah begitu nasabah perbankan akan meminta suku bunga simpanan naik juga, dan bank harus menaikkan suku bunga simpanan untuk mencegah nasabah menarik dananya," ujar Ryan.

Dia mengatakan dengan menaikkan suku bunga simpanan, bank harus berpikir ulang melakukan stabilisasi pengeluaran dan pendapatan. Sehingga bank akan ikut menaikkan suku bunga kredit untuk menjawab kenaikan suku bunga simpanan.

"Kalau suku bunga simpanan naik, maka otomatis suku bunga kredit harus naik juga agar stabil," kata dia.

Ryan mengatakan jika harga BBM naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000-Rp6.500, maka kontribusinya terhadap inflasi diperkirakan sebesar dua persen. Sehingga target inflasi 2013 yang ditargetkan sebesar 4,5 persen plus minus satu persen diperkirakan akan melonjak menjadi 5,5 persen hingga 6,5 persen.

"Dengan tingkat inflasi sedemikian lebih tinggi dari target, membuat daya beli masyarakat merosot tajam, daya beli buruh mungkin dapat terpangkas hingga 30 persen," ujar dia.

Meskipun kenaikan harga BBM diprediksikan menambah inflasi dua persen, namun dia menekankan bahwa kenaikan suku bunga kredit perbankan tidak akan serta merta mengikuti besaran kenaikan inflasi.

"Kenaikan suku bunga kredit tidak mesti mengikuti kenaikan inflasi sebesar dua persen. Perbankan itu menaikkan kredit hanya untuk stabilisasi atas biaya bunga simpanan yang meningkat," kata dia.

Lebih jauh Ryan mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi naik, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap berada di atas enam persen.

Menurut dia pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,8 persen, Bank Dunia 6,2 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) 6,4 persen, dan konsensus ekonom diperkirakan 6,0-6,4 persen.

"BNI sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,1-6,4 persen, namun analisis ini belum final, baru perkiraan awal," kata dia.

APBN harus sehat Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi diperlukan untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta meminimalkan jebolnya anggaran subsidi.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.

Sempat bergulir sejumlah opsi pengendalian BBM dari pemerintah antara lain membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyediaan BBM jenis baru seharga Rp7.000 per liter, kenaikan BBM Rp6.500-Rp7.000 per liter hanya bagi mobil pribadi, dan kenaikan BBM secara merata dengan kisaran harga di bawah Rp6.500 per liter.

Pemerintah sempat mengisyaratkan kecenderungannya mengambil kebijakan kenaikan BBM dengan harga di bawah Rp6.500 per liter yang berlaku bagi seluruh kendaraan sekaligus memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin atas kenaikan harga tersebut.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait, upaya menyehatkan APBN tidak harus dengan menaikkan harga BBM. Menurut dia masih ada opsi lain seperti meningkatkan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) dan meningkatkan bea masuk sektor pertambangan.

"Sebaiknya harga BBM tidak naik. Masih ada cara lain untuk menghemat anggaran negara misalnya dengan meningkatkan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga dan bea masuk sektor pertambangan seperti batu bara," kata Maruarar.

Politisi PDIP itu mengatakan apabila pemerintah memperkitakan anggaran negara akan jebol sebesar Rp30 triliun tanpa kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Maka dengan melakukan peningkatan bea masuk sektor pertambangan batu bara, menurut dia potensi pendapatan negara bisa mencapai Rp48 triliun.

"Harus ada langkah instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan bea masuk dan efisiensi perjalanan dinas kementerian/lembaga itu bisa menutupi jebolnya anggaran akibat BBM, apalagi menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan memang ada pemborosan di sektor itu," kata dia.

Kepala Ekonom Bni Ryan Kiryanto menambahkan, apabila upaya penyehatan APBN ditempuh dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pemerintah harus mewaspadai beberapa hal, antara lain, waktu kenaikan harga BBM yang harus tepat, mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi infrastruktur dan memperhatikan kepentingan masyarakat ekonomi bawah.

"Suka atau tidak suka, cepat atau lambat pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin menyehatkan APBN. Tidak ada satu pun kebijakan yang bisa memuaskan banyak pihak," ujar dia.

Ryan mengatakan di sisi waktu, pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Mei di mana pada bulan ini tingkat inflasi masih tergolong rendah.

"Jika kenaikan setelah Mei, dampak kepada inflasi akan lebih berat serta penghematan akan kurang maksimal," kata dia.

Sementara itu pemerintah juga diminta mempercepat penyerapan anggaran belanja. Tujuannya agar ketika harga BBM naik pemerintah bisa membangun infrastruktur untuk mempermudah pelaku usaha menjalankan bisnis yang pada gilirannya akan mendorong perekonomian.

Pemerintah menurut dia, juga perlu memberikan perhatian kepada masyarakat ekonomi bawah. Salah satunya bisa dengan mengkomunikasikan kenaikan BBM bersubsidi dari sudut pandang masyarakat ekonomi bawah, sehingga masyarakat bisa mengerti pentingnya kenaikan harga BBM bersubsidi bagi APBN dan fiskal. (Antara)


Foto: SY

Penulis: ***

Editor: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51