Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Tidak Serius Kelola Sumber Daya Hutan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Forum nasional hutan dan masyarakat menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak memiliki iktikad serius di dalam mengelola sumber daya hutan. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dibuat Kemenhut terkait pengelolaan sumber daya hutan diakui belum berjalan maksimal.

"Program yang bagus itu masih bersifat seperti proyek. Belum menjadi kebijakan dan belum menjadi program yang menjadi arus utama Kementerian Kehutanan. Ini bisa dilihat dari pencapaian program-program Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang masih kecil hanya sekitar 2% dari total luas hutan Indonesia yang berjumlah 132 juta hektar," kata Koordinator The Center for People and Forests (RECOFTC) Y Arihadi dalam diskusi "Perhutanan Sosial Dapat Menjadi Sarana Efektif bagi Pengentasan Kemiskinan" di Kementrian Kehutanan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan di antaranya alokasi hutan untuk masyarakat dengan alokasi pengelolaan hutan untuk korporasi begitu timpang.

"Kami mendorong agar program pengelolaan hutan berbasis masyarakat itu tidak menjadi proyek, tetapi menjadi mainstream bagi Kementerian Kehutanan. Dan, kami mendukung pemerintah agar program itu bisa berjalan dengan cara pemerintah perlu terbuka kerja sama lintas sektoral," tegasnya.

Namun, Arihadi optimis pemerintah masih bisa mengembangkan program-program kehutanan di masa yang akan datang. Ia beralasan di hutan ada 32.000 desa yang berada di dalam kawasan hutan dan itu potensi bagi Kemenhut untuk mengembangkan program itu.

Sekrtetaris Eksekutif Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Andri Sentosa mengatakan persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan bisa didekati dengan kehutanan masyarakat.

"Akses masyarakat terhadap hutan selayaknya disetarakan dengan pihak-pihak lain baik pemerintah maupun swasta karena alokasinya 30% kawasan hutan untuk masyarakat," ujarnya.

(Boyke P Siregar)

Foto: greenpeace.org

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: