Mandiri: Likuiditas Perbankan Ketat Tantangan Pemerintah Baru

Warta Ekonomi -

WE Online,Jakarta - Semakin ketatnya likuiditas perbankan yang terindikasi dari kemampuan bank menghimpun dana pihak ketiga untuk fungsi intermediasi menjadi tantangan yang perlu menjadi fokus Presiden terpilih Joko Widodo, kata Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin.

"Dahulu, bankir-bankir Indonesia sudah terbiasa dengan likuiditas yang longgar sebesar 25 peren, tapi sekarang likuiditas sangat mengetat. Ini seharusnya mendorong konsolidasi perbankan. Malaysia telah mengambil kesempatan yang berani dan baik," kata Budi saat paparan kinerja Bank Mandiri triwulan II 2014 di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Budi merujuk pada salah satu langkah tiga bank terkemuka Malaysia yakni IMB Group, RHB Capital, dan Malaysia Building Society yang melakukan "merger". Dengan "merger" itu, perbankan dapat terbantu dalam permodalan dan akan berdampak pada penyaluran kredit.

Kemampuan bank untuk memberikan kredit pinjaman kepada nasabah, kata Budi, harus diperkuat. Menurutnya, jika pemerintah baru pimpinan Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran tujuh persen plus minus satu, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sebaiknya tiga kali lipatnya.

"Jika presiden terpilih manginginkan pertumbuhan tujuh persen, pertumbuhan kreditnya harus 21 persen. Apalagi jika ada pemimpin yang menginginkan pertumbuhan 10 persen, ya pertumbuhan kredit perbankanya harus tiga kali lipatnya, 30 persen," kata dia.

Dengan ketatnya likuiditas, saat ini bank-bank tengah berusaha menggenjot penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah baru, lanjut Budi, adalah bagaimana memindahkan DPK konglomerat-konglomerat Indonesia yang berada di perbankan Singapura ke perbankan nasional.

"Itu 'advice' saya, bagaimana mindahin uang orang-orang kaya negeri kita dari Singapura," ujarnya.

Beberapa kalangan menduga, simpanan orang Indonesia ke perbankan Singapura juga meningkat saat gejolak politik Pemilihan Presiden lalu untuk menghindari dampak negatif yang dikkhawatirkan terjadi dari instabilitas politik.

Dirut Bank Mandiri juga mengimbau, pemerintah baru menggenjot pertumbuhan dana pihak ketiga dengan program-program seperti Tabanas, yang pernah dijalankan pada era pemerintahan Presiden Soeharto.

Hal itu karena, saat ini, menurut Budi, baru 50 juta warga Indonesia yang memiliki rekening perbankan. Mayoritas masyarakat masih menghimpun likuiditasnya dalam bentuk kas, bukan di perbankan.

"Tapi sekarang, entah program itu ke mana," ujar dia.

Ketatnya likuiditas perbankan juga dibuktikan dengan pertumbuhan DPK beberapa bank masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kredit. Maka itu, rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) beberapa bank juga masih tinggi.

Budi menyebut rasio LDR Bank Mandiri masih aman karena masih di level 86,97 persen pada kuartal II-2014. Rasio LDR itu, kata dia akan dijaga agar terus di bawah batas atas ketentuan Bank Indonesia (BI) sebesar 92%. BI telah mengatur wajib rasio LDR di 78 persen-92 persen.

Sementara itu, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan pada level 7,5 persen. Suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito juga dipertahankan pada 7,5 persen dan 5,75 persen. (Ant)