Pengamat Minta Pemerintah Tidak Buru-buru Tetapkan Dirut Pertamina

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro meminta pemerintah tidak terburu-buru menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) yang baru sebagai pengganti Karen Agustiawan.

"Pertamina adalah BUMN strategis sehingga pemerintah tidak perlu terburu-buru menunjuk Dirut Pertamina yang baru," katanya di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Apalagi, lanjutnya, jabatan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina baru akan berakhir pada 1 Oktober 2014.

"Masih cukup lama. Jadi, pemerintah masih mempunyai waktu untuk mendapatkan sosok yang tepat memimpin Pertamina ke depan," ujarnya.

Menurut dia, sebaiknya Dirut Pertamina ditetapkan dalam Pemerintahan Joko Widodo sehingga ia akan cocok dengan pemerintahan baru. Komaidi menambahkan sosok Dirut Pertamina yang baru haruslah memiliki integritas dan kepemimpinan kuat.

"Kalau ditambah mempunyai pemahaman industri migas maka akan lebih baik," katanya.

Ia tidak mempermasalahkan figur dirut yang berasal dari internal atau eksternal Pertamina. Menurutnya, hal yang paling utama adalah integritas dan kepemimpinan yang kuat. Dirut Pertamina yang baru, lanjutnya, harus bisa membawa Pertamina berekspansi ke luar negeri dan pada akhirnya menjadi perusahaan kelas dunia yang membanggakan Indonesia.

Pada 13 Agustus 2014 Karen mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Dirut Utama Pertamina per 1 Oktober 2014. Surat pengunduran diri diajukan ke Pertamina dengan tembusan kepada Menteri BUMN selaku RUPS, dewan komisaris, dan anggota direksi.

Sebelum 1 Oktober 2014 pemegang saham Pertamina, yakni pemerintah akan melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk menerima atau menolak pengunduran diri Karen tersebut. Selanjutnya, Dewan Komisaris Pertamina akan menunjuk salah satu direktur sebagai pelaksana tugas dirut yang bertugas sejak 1 Oktober 2014 hingga ditetapkan dirut definitif oleh pemerintahan baru. (Ant)