Kontras: Jokowi Harus Jauhi Hendropriyono

WE Online - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo sebaiknya menjaga jarak dan tidak melibatkan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.

"Jokowi harus menjauhkan diri dari Hendropriyono. Kalau Hendropriyono ngefans sama Jokowi harus buat dukungan-dukungan lain," kata Haris saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Haris menduga Hendropriyono ingin mengejar posisi dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla seperti jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Dan patut dicurigai atau patut diduga akan berimplikasi pada upaya agar Jokowi tidak menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Karena dia orang yang terlibat pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM," ujar Haris.

Hendropriyono dianggap bertanggung jawab terhadap insiden penyerbuan aparat ke Desa Talangsari III, Lampung pada 1989. Haris menambahkan, Hendropriyono juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said, pada 7 September 2004.

Namun, Haris menegaskan bahwa Kontras tidak hanya menyorot nama Hendropriyono tetapi juga nama-nama lain yang diduga juga terlibat dalam pelanggaran HAM seperti Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, yang juga diketahui sebagai salah satu pendukung Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden.

"Ini bukan soal satu nama saja. Dasar pentingnya, Jokowi tidak boleh meminta restu, meminta masukan, tidak boleh mengakomodir kepentingan dari orang-orang yang melanggar HAM, siapapun dia, Prabowo, Wiranto, dan Hendropriyono," tegas Haris.

"Orang-orang ini menghambat demokrasi, menghambat proses hukum. Mereka justru lebih punya kewajiban taat pada proses hukum," tambahnya.

Jokowi menunjuk Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi. Tim transisi dibentuk untuk merancang strategi penjabaran visi misi, sembilan program aksi dan janji-janji dalam kampanye yang diusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Haris, apabila Jokowi tidak melaksanakan rekomendasi dari Kontras maka ia menilai komitmen Jokowi dalam penuntasan pelanggaran HAM patut dipertanyakan.

"Kalau seperti itu, kita patut mempertanyakan Jokowi dalam komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata Haris.(Ant)