WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi Kusfiardi menilai jumlah kuota bahan bakar minyak bersubsidi dalam RAPBN 2015 sebesar 46 juta kiloliter yang disetujui Badan Anggaran DPR RI dapat mengulang polemik di masyarakat terkait kebijakan serupa tahun ini.
"Kita sudah melihat sendiri apa yang terjadi kemarin, ada kelangkaan hingga penimbunan BBM, dan pemerintah kesulitan mengatasinya," kata Kusfiardi yang juga Dewan Pakar Koalisi Anti Utang, di Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Menurut dia, sebelum pemerintah merumuskan kebijakan lebih lanjut harus berkaca dengan melihat fenomena apa yang telah terjadi di masyarakat. Kusfiardi mengatakan pemerintah seharusnya jangan menerapkan kebijakan yang dinilai dapat membuat kepanikan, namun seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Kebijakan baru misalnya ada pembangunan kilang minyak mentah, sembari dibangun, pemerintah memastikan pasokannya, pemerintah juga tidak perlu lagi memakai sistem trading minyak," katanya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development Ecomomics and Finance Hendri Saparini mengatakan seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, maka permintaan akan BBM juga akan naik. Menurut dia, jika tidak ada perubahan kuota BBM bersubsidi, dan tidak ada pembangunan misalnya di sektor transportasi publik pada 2015, maka pemerintah akan kesulitan memenuhi permintaan.
Konsekuensinya, kata Hendri, harus ada sumber energi lain misalnya pengembangan gas dan bios diesel. Namun, kata dia, jika tidak ada alternatif, kemungkinan akan dialihkan melalui kenaikan harga BBM atau pemakaian BBM nonsubsidi.
"Tetapi apakah dengan adanya kenaikan harga BBM masyarakat bisa dijamin beralih ke BBM nonsubsidi, atau cukup dengan pembatasan? Itu yang seharusnya dipikirkan," katanya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
