Darurat Kekeringan Meluas, Pemerintah Diminta Serius Kelola SDA

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum lebih serius mengelola potensi sumber daya air (SDA) menyusul ancaman kekeringan yang semakin meluas di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia di Gedung DPR, Jumat (19/9/2014). Menurut Yudi, Komisi V akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk Ditjen SDA guna mengatasi krisis air di Tanah Air.

"Indonesia seharusnya menjadi salah satu negera terbasah di dunia karena cadangan air di Indonesia diperkirakan mencapai 3.221 miliar meter kubik/tahun. Tapi, ketersediaan air justru tidak merata. Saat ini sudah beberapa daerah mengaku darurat kekeringan. Karena itu, pengelolaan SDA harus menjadi fokus pemerintah ke depan," kata Yudi.

Dengan cadangan air yang demikian besar serta jumlah penduduk sekitar 222 juta jiwa, ketersediaan air per kapita di Indonesia adalah sekitar 16.800 meter kubik. Artinya, setiap orang di Indonesia harusnya bisa mengakses air sebanyak 16.800 meter kubik per tahunnya. Namun, berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air membuat masalah-masalah seputar ketersediaan air pun muncul.

Menurut Yudi, kekeringan dan krisis air yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia saat ini karena kapasitas tampung waduk masih rendah. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya jumlah penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air.

"Saat ini daya tampung waduk kita hanya 20%. Sementara layanan irigasi waduk baru 11%. Bagaimana bisa untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi yang ada? Tak heran jika memasuki musim kemarau, kekeringan terjadi di mana-mana karena pola pemanfaatan air kita tidak efisien," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah kekeringan, Komisi V menyetujui anggaran sebesar Rp 6,073 triliun dalam RAPBN 2015. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun 23 waduk di kawasan rawan air, 168 situ/embung dan konservasi air di 15 kawasan. Selain itu, juga akan dilaksanakan rehabilitasi tiga waduk dan 31 embung untuk meningkatkan daya tampung air. Pembangunan dan rehabillitasi waduk, embung, dan kawasan konservasi tersebut menelan biaya sekitar Rp 4,686 triliun.

Untuk penyediaan dan pengelolaan air baku, pemerintah menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp 1,387 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana air baku dengan kapasitas 2,87m³/detik dan rehabilitasi dengan kapasitas 5,46 m³/detik.

Tak hanya ketersediaan air bersih, ketersediaan air untuk pertanian juga menurun akibat kekeringan. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya kinerja layanan jaringan irigasi dan rawa yang ada akibat menurunnya kondisi jaringan irigasi.

"Dari total seluruh luas layanan irigasi terbangun sebanyak 7,2 juta hektar, kurang lebih 36 persennya dalam kondisi rusak. Kerusakan itu sebagian besar terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pangan nasional. Karena itu, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya harus menjadi prioritas," pungkasnya.