WE Online, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai upaya pengawasan konglomerasi keuangan yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 2015 memang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Tanah Air.
"Integrasi konglomerasi yang kita pantau kan untuk SSK (stabilitas sistem keuangan). Kita akan pantau karena kalau konglomerasi kurang stabil karena suatu hal itu bisa mengganggu stabilitas," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Tirta menuturkan industri keuangan terdiri dari berbagai macam lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan lainnya. Dalam konglomerasi, apabila salah satu LJK tersebut terganggu maka dikhawatirkan akan berdampak pada LJK lainnya.
"Misal, industri bermacam-macam, tidak hanya bank. Bisa dimungkinkan karena hubungan keuangannya sangat erat. Mungkin bukan hanya hubungan keuangan yang erat, mungkin juga hubungan produksi atau bisnisnya erat. Kalau ada gangguan di satu sektor bisnisnya dikhawatirkan bisa ganggu sektor lain makanya pengawasannya konglomerasi terintegrasi," ujar Tirta.
Ia menambahkan konglomerasi dengan bisnis yang beragam tersebut juga bisa saja memiliki utang pada salah satu LJK. Oleh karena itu, juga ada kebijakan sektoral yang dibuat untuk mengantisipasinya seperti di perbankan ada kebijakan loan to value (LTV) untuk properti dan otomotif.
"Kita mengawasi (konglomerasi) dari dulu. Sekarang sebagian ke OJK, tapi sebagian kita masih awasi juga. Dari 2005 kita sudah mulai awasi," ujar Tirta.
OJK sendiri akan mulai mengawasi konglomerasi keuangan pada Juni 2015 untuk konglomerasi keuangan dengan entitas utama bank umum berdasarkan kegiatan usaha. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
