Pemerintahan Jokowi-JK Harus Punya Strategi Ketahanan Pangan

WE Online, Jakarta - Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mampu dan punya strategi mengatasi berbagai masalah di bidang pertanian agar mampu menciptakan ketahanan pangan nasional.

"Strategi menciptakan ketahanan pangan nasional harus mantap. Jangan hanya sebatas komitmen seperti yang terjadi di masa lalu, tetapi Jokowi-JK harus benar-benar mampu merealisasikan swasembada pangan nasional," kata Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Ismed Hasan Putro, kepada Antara di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Menurut Ismed, setidaknya tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menciptakan kedaulatan pangan berbasis kemandirian, yaitu pertama memperbaiki infrastruktur pertanian, perbaikan irigasi, kawasan dan ladang bagi petani.

Kedua menyediakan subsidi pupuk kepada petani. "Subsidi pupuk harus diubah orientasinya, tidak lagi diberikan kepada produsen pupuk tetapi langsung kepada petani," ujarnya.

Ketiga, pemerintah harus mengubah format pengelolaan pertanian dari yang selama ini konvensional menjadi industri. "Penciptaan sawah dan lahan pertanian harus lebih masif, tidak lagi tanggung-tanggung 5-10 hektare, tetapi diupayakan dalam ukuran besar hingga 10.000 hektare," ujarnya.

Ismed menambahkan, faktor lainnya yang juga diperlukan adalah peningkatan kapasitas produksi domestik, melalui pengembangan produksi pangan sesuai dengan potensi daerah.

Ia mencontohkan, di Thailand dan Korea Selatan, pemerintah daerah tingkat perdesaan, kecamatan, hingga kabupaten masing-masing memiliki basis pangan unggulan yang selain bisa memenuhi kebutuhan lokal juga mampu memasok skala nasional.

Diakuinya, tidak semua komoditas pangan dapat di penuhi di dalam negeri seperti gandum, bawang putih, dan kedele sehingga masih dibutuhkan kebijakan impor.

Namun, untuk komoditas pangan lainnya seperti beras, gula, garam, cabe, bawang merah tidak ada alasan untuk tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Semuanya ada, iklim yang mendukung, lahan luas, jumlah sumber daya manusia banyak, yang jumlahnya banyak sangat potensi untuk bisa memenuhi segala kebutuhan akan pangan," katanya.

Untuk itu, ujar Ismed, pemerintahan Jokowi-JK berhati-hati dalam menempatkan personal yang bertanggung jawab dalam menangani masalah pangan.

"Presiden terpilih harus menempatkan orang yang berintegritas, tidak berorientasi impor, tidak memburu rente, tidak mementingkan kelompok. Menteri terkait pangan harus bicara soal kepentingan bangsa," ujarnya.

Pengalaman di masa lalu yang gagal dalam swasembada pangan tercemin dari terkuaknya kasus impor sapi, tingginya impor gula rafinasi, dan kong kalikong impor beras harus dijadikan pelajaran agar tidak lagi terulang di masa kepemimpinan Jokowi-JK.

Ismed memberikan gambaran, saat ini impor pangan nasional mencapai sekitar Rp450 triliun. Kalau berbagai masalah ketahanan pangan tidak bisa diatasi maka pada tahun 2020 dikalkulasi impor pangan nasional bisa mencapai Rp1.500 triliun pertahun, dengan asumsi jumlah penduduk terus bertambah hingga mencapai 280 juta orang, dari jumlah penduduk sekarang sekitar 258 juta jiwa. (Ant)