Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Diversifikasi, BPOM Kawal Pengembangan Sorgum dari Hulu Ke Hilir

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia hingga saat ini masih melakukan impor bahan pangan pokok. Impor beras Indonesia sepanjang Januari--Agustus 2023 tercatat sejumlah 1,59 juta ton. Indonesia juga masih mengimpor sebanyak 11 juta ton gandum setiap tahunnya. Pemerintah terus mendorong dilakukannya diversifikasi (penganekaragaman) pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Selain beras dan gandum, sorgum merupakan alternatif bahan pangan dengan kandungan karbohidrat rendah dan bebas gluten (gluten free) yang dapat dikembangkan di Indonesia. Tanaman sorgum sangat baik untuk dibudidayakan sebagai bahan pangan. Sorgum mempunyai serat pangan dan zat besi yang tinggi sehingga dapat membantu pencegahan stunting dan mengurangi tingkat risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan obesitas. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan Peta Jalan Produksi dan Hilirisasi Sorgum sebagai bentuk diversifikasi pangan.

Beberapa wilayah strategis disiapkan untuk memproduksi sorgum dalam rangka mewujudkan ketahanan dan penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan pangan alternatif melalui budidaya sorgum diselaraskan dengan upaya jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan berbahan dasar sorgum. Untuk itu diperlukan konvergensi/integrasi program pengembangan sorgum hingga implementasinya dengan kementerian, dinas, serta pihak swasta.

Diversifikasi pangan berbahan sorgum membutuhkan pengawalan terutama terhadap jaminan keamanan, mutu, dan gizi dari sisi hulu hingga ke hilir oleh semua pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM menggelar Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum dalam rangka World Food Day Tahun 2023, Kamis (02/11/2023) di Mojokerto. Sarasehan ini menghadirkan beberapa narasumber dari BPOM; perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur; perwakilan dari PT. Dirgantara Indonesia; Akademisi dari Universitas Pasundan, Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si.; akademisi  universitas Teknologi Sepuluh Nopember, Mukhamad Muryono, M.Si., Ph.D; serta perwakilan dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebagai orang tua angkat usaha mikro kecil pangan olahan.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito menjelaskan upaya pengawalan ini dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Apabila pengawalan di sisi hulu tidak optimal, maka pengembangan di sisi hilir-pun tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia bahan baku dengan jumlah dan mutu yang sesuai. Sebaliknya, apabila dari sisi hulu dikembangkan, sementara sisi hilir tidak dikembangkan, maka konsumsi sorgum oleh masyarakat tidak maksimal yang berakibat harga turun dan kesejahteraan petani sorgum menjadi lebih rendah.

“BPOM menginisiasi sarasehan untuk memadukan pengembangan dari hulu ke hilir diversifikasi sorgum sehingga sorgum tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan segar namun juga dikonsumsi sebagai pangan olahan. Salah satu tujuan sarasehan ini adalah untuk membangun konvergensi program antar kementerian, dinas, serta pihak swasta,” lanjut Kepala BPOM.

Untuk meningkatkan minat konsumsi masyarakat terhadap sorgum membutuhkan edukasi terkait kandungan gizi dan aneka ragam produk berbahan dasar sorgum. Sorgum atau Sorghum bicolor L. Moench merupakan tanaman dari famili Gramineae. Beberapa literatur menyebutkan, sorgum memiliki kandungan serat pangan dan zat besi yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis serealia lainnya, seperti, beras, singkong, dan gandum. Kandungan zat besi sorgum sebanyak 5,4 mg/100 g, lebih tinggi dibandingkan dengan zat besi dalam beras pecah kulit (1,8 mg/100 g) dan gandum (3,5 mg/100 g). Kandungan protein sorgum 10-11%, lebih tinggi dibandingkan dengan protein beras giling (6-7%), dan hanya sedikit di bawah gandum (12%).

Kepala BPOM mengajak para pelaku usaha pangan olahan untuk memanfaatkan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan. BPOM siap untuk melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada para pelaku usaha terutama usaha mikro kecil (UMK) yang memproduksi produk olahan sorgum. Pendampingan yang dilakukan melalui bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

“Peserta diberikan materi terkait keamanan pangan, pelabelan, informasi nilai gizi, dan bahan tambahan pangan olahan. Diharapkan setelah mengikuti bimtek, peserta sebagai enterpreneur pangan dapat menerapkan aspek keamanan pangan di setiap rantai pengolahan hingga distribusi produk pangan,” harap Kepala BPOM.

Pada kesempatan yang sama, BPOM menandatangani nota kesepahaman dengan 2 (dua) Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto dan Rabithah Ma'ahid Islamiyyah Wilayah Nahdlatul Ulama (RMI PWNU) di Yogyakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan Santripreneur di pondok pesantren. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, maupun mengembangkan kewirausahaan di bidang obat dan makanan.

Pada kegiatan yang sama, BPOM juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki kebijakan dan program penanganan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO). Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut telah dituangkan melalui  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2020 tentang Perlindungan Obat Tradisional. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya sarana produksi dan sarana distribusi produk obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang ditambahkan oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan ekonomi.

“Pemerintah daerah menjadi kunci efektivitas pencegahan dan pemberantasan obat tradisional mengandung BKO. Kami mendorong Pemerintah Daerah lainnya untuk mengambil inspirasi serta mereplikasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai konteks kedaerahan masing-masing sebagai upaya proaktif memberantas obat tradisional mengandung BKO,” tutup Kepala BPOM.