Indef Paparkan 10 Warisan Ekonomi SBY ke Jokowi

WE Online, Jakarta - Perekonomian Indonesia pada tahun 2015 mendatang diprediksi masih akan berjalan stagnan. Hal ini disebabkan persoalan ekonomi krusial telah membelit dan diwariskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam dua periode pemerintahan Presiden SBY tidak dipungkiri terdapat beberapa indikator makroekonomi dan sosial yang menunjukkan perbaikan. Namun, di sisi lain banyak juga indikator ekonomi utama yang justru semakin memburuk," kata Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika saat menghadiri seminar bertajuk Evaluasi dan Proyeksi Ekonomi 2015: Tantangan Kabinet Kerja Memenuhi Ekspetasi di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Lebih lanjut, Erani memaparkan sepuluh indikator kinerja ekonomi pemerintahan SBY yang dinilai mengalami kegagalan sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi dalam lima tahun mendatang, di antaranya

1. masalah ketimpangan, yaitu dalam 10 tahun terakhir nilai ketimpangan makin melebar dengan indikator nilai rasio gini naik 0,5%;
2. deindustrialisasi, yaitu kontribusi sektor industri melorot tajam dalam 10 tahun terakhir;
3. defisit neraca perdagangan, yaitu sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. "Tahun ini pun saya kira defisit masih akan terjadi. Harus ada solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini," tambahnya;.
4. pertumbuhan ekonomi tidak banyak memproduksi lapangan kerja. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja. "Elastisitas 1% growth dalam membuka lapangan kerja turun dari 436 ribu menjadi 164 ribu. Turun 272 ribu," jelasnya;
5. efisiensi ekonomi semakin memburuk, yaitu semakin rendah ICOR semakin efisien. "ICOR melonjak 0,33 dari 4,17 menjadi 4,5. Faktor pendorong inefisiensi adalah inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur," paparnya;
6. tax ratio cendurung turun. "Tax ratio dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun lalu realisasi pajak dibanding PDB hanya 10,8%. Kalau pemerintah mendatang ingin menargetkan 16% sampai akhir 2019 perlu menaikkan 6% dalam lima tahun mendatang," katanya;
7. kesejahteraan petani tidak membaik. Hal ini diukur dari nilai tukar petani (NTP) menurun 0,92;
8. utang pemerintah mencemaskan;
9. APBN naik, namun disertai defisit keseimbangan primer. "Tahun 2004 keseimbangan primer surplus 1,83% dari PDB, tahun 2013 defisit 1,19%," ujarnya;
10. postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi.