Dirjen Pajak Siap Berantas Oknum Nakal

WE Online, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak siap memberantas oknum nakal yang kerap melakukan tindakan penyelewengan perpajakan, baik dari pihak eksternal maupun internal.

"Saya, dan sejumlah pejabat lainnya siap menyumbangkan jiwa dan raga. Termasuk nyawa, saya siap, agar bisa meningkatkan kualitas Dirjen Pajak dan menghapus praktik kotor itu," kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Bahkan apabila ada pegawai pajak yang kedapatan melakukan penyelewengan atau tindakan yang menyalahi aturan pun akan dikenai sanksi, ujarnya. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan tersebut mengatakan komitmennya dengan melindungi 30.000 pegawai pajak, dan memberantas oknum-oknum yang ada di dalamnya. "Mereka harus kita libas. Supaya Ditjen Pajak menjadi suatu direktorat yang mempunyai harga diri dan dipercaya masyarakat. Nah, public trust ini yang penting," kata Mardiasmo.

Terkait dengan pemberian 600 izin praktik konsultan pajak, ia pun mengimbau kepada para pelaku jasa konsultasi perpajakan agar membina dan mengawasi para anggotanya, sehingga tidak melakukan yang menyalahi undang-undang. "Konsultan pajak harus profesional dan senantiasa mengembangkan SDM yang dimiliki, baik kapabilitas dan kapasitasnya. Harus diperbarui terus," ujar Mardiasmo.

Menurutnya, dengan tingkat integritas dan kompetensi pegawai maupun konsultan pajak yang baik maka potensi penerimaan pajak negara juga akan maksimal, dan akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat kecil melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa, kata dia, rasio pajak nasional hanya berkisar 12 persen, jauh lebih kecil di banding negara lain di Asean yang mencapai 20 persen.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan pasar jasa konsultasi perpajakan merupakan hal yang positif, karena dengan semakin banyaknya jumlah konsultan maka pemahaman masyarakat tentang perpajakan juga semakin luas. "Jika pemahaman sudah menyebar maka akhir yang diharapkan adalah terwujudnya seluruh komponen masyarakat yang paham kewajiban pajak, sadar pentingnya pajak bagi pembangunan, dan patuh pada peraturan," kata Bambang.  (Ant)