Pengamat Identifikasi Enam Agenda Reformasi Intelijen

WE Online - Pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf mengidentifikasi enam agenda reformasi intelijen dalam Badan Intelijen Negara (BIN) agar fungsinya lebih efektif dan efisien ke depan.

Araf mengatakan agenda pertama adalah BIN perlu mereformasi persepsi ancaman pada pertahanan dan keamanan negara dan mengubah pandangan warga sipil yang bersikap kritis pada pemerintah adalah ancaman.

"Agenda pertama persepsi ancaman, tidak boleh lagi meletakan warga negara yang kritis sebagai bagian ancaman pertahanan dan keamanan nasional. Ini harus dirombak, karena itu bagian dari demokrasi," tutur dia di Jakarta, Senin.

Kedua, ia menilai BIN harus dipimpin oleh sipil agar karakternya tidak lagi militeristik. Untuk itu, proses sipilisasi intelijen harus mulai dijalankan.

"BIN harusnya menjadi institusi intelijen sipil. Harusnya ke depannya murni sipil, tapi proses sipilisasi intelijen belum berjalan hingga sekarang," ujar dia.

Ketiga, kata dia, restrukturalisasi institusi intelijen dengan memperbaiki pembagian dan spesialisasi fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih kerja intelijen.

Keempat, memperkuat akuntabilitas intelijen, menurut dia akutabilitas badan intelijen Indonesia saat ini masih rendah dengan alasan kerahasiaan negara, padahal seharusnya kinerjanya harus dapat diukur.

Kelima, ujar dia, mekanisme komplain harus dibangun di badan intelijen sebagai sarana menampung kritik yang membangun.

Terakhir, ia menuturkan penghormatan terhadap hukum dan HAM dalam intelijen harus ditingkatkan karena menurut dia BIN masih kebal hukum sehingga menjadi alat penopang kepentingan rezim penguasa.

"Kemudian intelijen menjadi alat penopang rezim. Perlu dicegah bagaimana intelijen menjadi alat politik rezim karena masih ada karakter kebal hukum dalam BIN," ujar dia.

Untuk itu, ia berharap Presiden dapat memilih kandidat Kepala BIN dengan kemampuan dan komitmen dalam mereformasi BIN menjadi lembaga intelijen yang lebih baik.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Presiden masih menimbang-nimbang beberapa kandidat untuk menggantikan Kepala BIN sekarang Marciano Norman dan belum diketahui akan diumumkan kapan.(Ant)