Bappenas Masih Kaji Alokasi Anggaran Proyek KA Cepat

WE Online, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional masih mempertimbangkan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pembiayaan proyek kereta api cepat sekelas "Shinkansen".

Menteri PPN/Bappenas Andrinof F Chaniago usai "Rembug Nasional Membangun Indonesia dari Pinggiran" di Jakarta, Senin mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan mengucurkan uang negara tersebut untuk proyek yang sudah dilakukan studi kelayakannya oleh Jepang itu. "Kita masih mengkaji akan mengalokasikan anggaran atau tidak, dan kita belum memutuskan itu," katanya.

Pasalnya, Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) telah melakukan studi kelayakan dan menginginkan pemerintah turut membiayai proyek "Shinkansen" serta dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk proyek tersebut.

Rincian porsi yang ditawarkan Jepang, di antaranya BUMN "Shinkansen" 74 persen, swasta 10 persen dan pemerintah 16 persen. Andrinof mengaku tidak memprioritaskan proyek Shinkansen tersebut karena lebih mengutamakan kereta api perkotaan dan membangun jalur kerta api di luar Pulau Jawa sejalan dengan program Kementerian Perhubungan.

"Pemerintah inginnya kereta api perkotaan, bukan kereta api cepat. Tapi kalau swasta berminat ada ada keuntungannya silakan kaji. Yang penting kalau sudah studi kelayakan, jangan minta ganti rugi ke pemerintah," katanya.

Jepang telah menghibahkan senilai 15 juta dolar AS untuk studi kelayakan proyek kereta cepat "shinkansen" rute Jakarta-Bandung pada masa Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai presiden. Kereta cepat yang ditaksir memakan biaya Rp60 triliun tersebut akan menempuh waktu Jakarta-Bandung hanya dalam 34 menit dan Jakarta-Surabaya 2,5 jam.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan nilai keuntungan atau "financial rate of return" (FIRR) dari proyek tersebut, yakni terbilang cukup rendah di level 0,1 persen.

Adapun, nilai FIRR untuk BUMN pelaksana proyek kereta api cepat itu dari studi kelayakan sebesar 0,97 persen. Untuk itu, baik Presiden Joko Widodo maupun sejumlah kementerian terkait juga masih mempertimbangkan pihak mana yang lebih meringankan beban pemerintah karena Tiongkok juga tertarik dalam proyek kereta kilat itu.

Bukti keseriusan Tiongkok untuk menggarap proyek tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan delegasi Tiongkok saat konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu.

Dalam dokumen resmi Kementerian BUMN yang ipotnews kutip tertulis bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT. Wijaya Karya Tbk dengan beranggotakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT LEN (Persero), PT Industri Kereta Api (INKA), dan juga PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Sementara di pihak Tiongkok, ditunjuklah China Railway yang beranggotakan China Railway International Co. Ltd., China Railway Group Limited, Sinohydro Cororation Limited, The Third Railway Surrey and Design Institute Group Corporation, China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation Ltd, serta China Railway Signal and Communication Corp. Kemudian sebagai sumber pembiayaan, Pemerintah Tiongkok telah menunjuk China Development. (Ant)