Aher Setuju Usut PT Keluarkan Ijazah Palsu

WE Online, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher pernah ditawari dibuatkan ijazah palsu oleh pihak tertentu saat dirinya bertugas menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

"Memang dulu waktu saya di DPRD (DKI Jakarta) ada juga yang nawarin ijazah palsu. 'Pak ini bisa dapat ijazah S3 dalam waktu enam bulan'. Hah ini kan aneh," kata Aher ketika dimintai tanggapannya soal ijazah palsu yang dikeluarkan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, di Bandung, Senin (25/5/2015).

Terkait sidak ijazah palsu yang dilakukan Menristek Dikti ke salah kampus di Kota Bekasi, Jawa Barat, Aher menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Ya tentu, namanya kepalsuaan masuk kriminal, kalau terbukti ada kampus yang memperjualbelikan ijazah palsu, ya berlaku aturan hukum yang ada di negara ini. Tentu saja, ini masuk ranah kriminal, tentu saja langkah-langkah hukumnya itu masuk ranah kepolisian," kata dia.

Pihaknya berharap aparat penegak hukum dan kementerian terkait bisa mengusut tuntas kasus ijazah palsu yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. "Tapi setuju saya untuk diusut dan dituntaskan karena ini mencoreng wajah pendidikan kita," ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada semua pemkot/pemkab di Provinsi Jawa Barat segera melaporkan kepada kementerian dan polisi jiga di wilayahnya ditemukan kampus yang mengeluarkan ijazah palsu. "Tentu, pemkot dan pemprov kalau menemukan kasus ijazah palsu harus turun tangan dan melaporkan ke pusat. Mudah-mudahan jangan ada lagi kasus ini," kata dia.

Ijazah palsu yang dikeluarkan sejumlah Perguruan Tinggi (PT) di tanah air, banyak beredar secara luas di masyarakat, dan pemilik sertifikat tersebut tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Hal tersebut dikatakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir, beberapa waktu lalu.

Ijazah yang dikeluarkan sejumlah PT, menurut dia, memang diakui ada, tapi pemiliknya yang tidak benar atau ilegal. "Sebab, Ijazah yang diterbitkan tersebut benar-benar asli, tapi si pemegang dokumen penting itu dianggap palsu," ujar Nasir. (Ant)