Legislator Apresiasi Keseriusan Kemenag dalam Penyelenggaraan Haji

WE Online, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi penandatangan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), meskipun dinilai sedikit terlambat dari yang dijanjikan Menteri Agama.

"DPR mengapresiasi keseriusan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Dengan adanya perpres yang sudah ditandatangani, diharapkan jamaah calon haji dapat segera melunasi sisa pembayaran BPIH," kata Saleh Daulay melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Namun, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sedikit menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan penurunan BPIH seolah-olah hanya hasil kerja sepihak Kementerian Agama. Pasalnya, Panitia Kerja BPIH Komisi VIII turut ikut andil dalam upaya menurunkan BPIH.

Bahkan, besaran penurunan yang semula diusulkan pemerintah hanya 26 dolar Amerika Serikat. Setelah dibahas bersama panitia kerja dengan menyisir seluruh komponen BPIH, akhirnya diperoleh efisiensi hingga 502 dolar. "Mungkin ketika menghadap Presiden, Menag hanya menceritakan soal penurunan dan efisiensi yang dilakukan Kemenag. Mungkin beliau lupa menyebut bahwa pembahasan BPIH dilakukan bersama DPR," tuturnya.

Saleh menegaskan DPR tidak terlalu mempermasalah klaim sepihak tersebut. Orientasi DPR dalam upaya menurunkan BPIH bukan untuk mencari nama melainkan fokus pada upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.

Perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji diharapkan bisa dimulai dari penurunan dan efisiensi BPIH serta pengawasan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji.

"Kami hanya khawatir, dengan adanya klaim sepihak itu, masyarakat berpikir DPR tidak pernah berpikir dan bekerja untuk rakyat. Karena itu, DPR secara kelembagaan khususnya Komisi VIII merasa perlu menyampaikan bahwa penurunan tersebut juga atas kerja DPR," katanya. (Ant)