Tiga Kementerian Diminta Siaga Hadapi Kemarau Panjang

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ancaman musim kemarau panjang yang akan melanda Indonesia dari Juni hingga September mendatang mendapat perhatian dari DPR, khususnya Komisi IV.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta kepada seluruh kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, agar bersiap mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh kemarau panjang yang diprediksi melanda Indonesia pada tahun ini.

"Pada kemarau panjang yang melanda negeri ini, setiap kementerian di Komisi IV akan menghadapi dampak besar yang setiap kejadian harus diantisipasi dan diambil peluangnya," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Pada Kementerian Pertanian, misalnya, akan menghadapi ancaman produksi tanaman pangan akibat gagal panen. Sementara untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapat peluang besar pada peningkatan hasil tangkapan ikan.

"Pada Kementerian Kelautan Perikanan, saya  berharap agar kementerian ini mampu menjadi penyangga pangan yang tidak mampu dipenuhi dari hasil pertanian karena dengan kekeringan yang terjadi akibat kemarau panjang tersebut, hasil tangkapan ikan akan semakin besar jumlahnya," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa selain pemenuhan kebutuhan ekspor dengan mengejar peningkatan neraca perdagangan di bidang perikanan, kementerian diminta untuk tidak melupakan kebutuhan pangan dalam negeri.

Bagi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan. Pada kekeringan akibat kemarau panjang maka ancaman kebakaran hutan akan meningkat dan dapat terjadi setiap saat.

"Di Riau kebakaran sudah mulai tak terkendali. Status sudah siaga darurat. Sekat kanal yang dibuat di sekitar hutan merupakan langkah konkret yang sudah dilakukan," ujarnya.

Ia memprediksi bulan Agustus 2015 merupakan titik kritis permulaan peningkatan suhu. Untuk itu, pemerintah mesti mampu menjabarkan rencana aksi antisipasi terjadinya kebakaran ini.

"Daerah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang paling rawan kebakaran. Saya harap infrastruktur penanganan kebakaran hutan sudah siap sebab saat ini kebakaran hutan selalu mengancam. Kesiapsiagaan pada pemerintah diharapkan dapat mengatasi dengan cepat kebakaran hutan sehingga bencana asap dan dampak lain yang ditimbulkan dapat segera diminimalisir," jelasnya.