DPR Janji Beri Solusi Soal Freeport

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Komisi VII DPR hari ini melakukan rapat tertutup bersama PT Freeport Indonesia untuk membahas perpanjangan kontrak karya dan pembangunan pabrik pengolahan (smelter).

"Rapat kali ini sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan kami mengenai perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dan pembangunan smelter dalam negeri," kata Wakil Komisi VII DPR Mulyadi di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Hadir dalam rapat kali ini Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Sementara itu, terkait soal izin menambang yang saat ini tengah dihadapi oleh Freeport, Maroef mengakui rapat kali ini juga salah satunya adalah membahas upaya mencari solusi atas persoalan izin tersebut.

Kendati demikian, pembahasan terkait izin pertambangan tidak dibahas dalam rapat kerja kali ini. Tetapi, akan ditindaklanjuti pada rapat Panja Minerba yang sampai saat ini masih berlangsung di Komisi VII.

"Nanti akan dibawa di rapat Panja Minerba. DPR akan mencari solusi bersama," kata Maroef.

Maroef menambahkan Presiden Jokowi sudah memberikan kepastian investasi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Kendati dia berharap tidak ada aturan yang dilanggar.

"Kita (Freeport) berkomitmen tidak melanggar aturan dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Nantinya DPR akan mencari solusi atas masalah itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah dan PT Freeport sepakat mengubah status dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPT). Kendati demikian pengubahan status itu tidak diikuti perpanjangan kontrak. Meski sudah memberikan IUPT, tetapi pemerintah masih mengkaji kemungkinan perpanjangan kontrak.