Pilkada Serentak Mesti Dikawal Penyelenggara Netral

WE Online, Makassar - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Hidayat Nahwi Rasul mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 11 Kabupaten di Sulawesi Selatan 9 Desember 2015 mesti dikawal penyelenggara yang netral.

"Peserta pilkada itu harus memenuhi unsur jujur dan adil atau Jurdil serta langsung, bebas dan rahasia atau Luber. Kalau itu tidak terpenuhi maka Pilkada dinyatakan gagal," sebutnya di Makassar, Sabtu (5/9/2015).

Menurut dia penyelenggaran pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja netral dan tidak boleh memihak apalagi bermain untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Penyelanggara tidak netral maka hasilnya akan 'distrust' atau membuat masyarakat tidak percaya, sehingga akan ada pertentangan baru ketika calon yang terpilih menjalankan pemerintahannya nanti," ucap dia.

Direktur Lembaga Center For Inforamation and Cultural Studies (CFICS) Sulawesi Selatan ini mengungkapkan bila itu yang terjadi maka Pilkada akan menghasilkan dikotomi yang hanya menguntungkan kelompok bukan pada publik.

Demokrasi, kata dia, melahirkan negarawan bukan politisi yang berbasis transaksional yang bisa menghawatirkan dan meruntuhkan keutuhan nilai dasar demokrasi itu sendiri. Akibatnya kepentingan kelompok tertentu akan lebih diutamakan dari pada kepentingan publik.

Kendati pengalaman pelaksaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada sengketa dan perseteruan antarcalon yang dipicu ketidaknetralan penyelenggaran, namun dirinya berharap Pilkada serentak tahun ini dapat berjalan baik tidak lagi seperti Pilkada sebelumnya.

"Lahirnya proses transaksional politik masuk dalam kepentingan kelompok maka jelas itu kegagalan yang tidak mengkonversi kepentingan publik menjadi sebuah kebijakan publik," tegasnya.

Berdasarkan data ada beberapa calon Kepala Daerah yang sudah mendapatkan status tersangka baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan termasuk KPK, tapi masih saja penyelenggara membuka ruang bagi mereka untuk ikut Pilkada.

Dirinya menyebut negara ini krisis pemimpin yang lurus dan transparan. Bahkan lanjut dia, jarang calon pemimpin yang punya gagasanan menciptakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mendorong keberlangsungan demokrasi sehingga terjadi anomali.

"Kalau mau melihat pemimpin yang baik harus adil, transparan, akuntabel mesti membuat kontrak politik yang bersifat program bermanfaat serta mensejahterakan masyarakat, bukan janji-janji politik secara lisan kepada rakyatnya," ujar dia menyarankan.

Hidayat menambahkan tidak jarang diakhir masa jabatan Kepala Daerah terjerat kasus korupsi, hal inilah yang harus dicermati masyarakat betapa pentingnya proses demokrasi itu berjalan Jurdil dan Luber serta tidak ada praktek transaksional di dalamnya.

"Pemilh yang cerdas harus melihat rekam jejak calon pemimpinnya, apakah pernah terlibat kasus atau tidak, apakah programnya bisa mensejahterkan raakyat. Selain itu praktek politik uang mesti diwaspadai penyelengggara dan masyarakat jangan mau dibodohi dengan diberikan uang ataupun janji politik palsu," tambahnya. (Ant)