Menkop-UKM Minta PWI Kawal Kemajuan Koperasi

Warta Ekonomi -

WE Online, Mataram, NTB - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengharapkan agar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tidak saja memajukan Koperasi di jajaran PWI sendiri, tetapi juga ikut mengawal koperasi di Indonesia secara keseluruhan agar keberadaannya benar-benar bisa membantu mensejahterakan masyarakat.

"Kawal, kontrol, kritisi, dan berikan masukan agar koperasi di Indonesia bisa makin maju dan bisa mensejahterakan masyarakat," kata Menteri ketika menjadi pembicara tamu pada Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI 2016, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/2/2016).

Menurut Menteri yang pernah menjabat cukup lama dan berpengalaman di birokrasi di Provinsi Bali itu, untuk memajukan koperasi di lingkungan PWI itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM sudah membuatkan Akta Induk bagi Koperasi PWI Pusat.

Hal itu diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan dan pembenahan koperasi di PWI provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Menurut Menteri lebih lanjut, keberadaan koperasi merupakan amanat UUD 45 Pasal 33, yang harus terus dilakukan pembenahan agar keberadaannya semakin baik dan memberikan Manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Anak Agung Gede juga mengemukakan bahwa untuk memajukan pembangunan perkoperasian di Indonesia telah dan sedang terus dilakukan pembenahan.

Hal itu di antaranya adalah pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) yang bisa ter-update dan bisa diketahui dengan mudah secara online.

Hal itu penting agar koperasi di Indonesia ke depan tidak saja aktif di saat momen-momen tertentu, misalnya hanya menjelang Pilkada, Pileg, atau Pilpres, setelah itu kegiatannya hilang lagi.

Menteri juga mengungkapkan data bahwa menurut catatan di Kementeian Koperasi dan UKM, di Indonesia terdapat sebanyak 209.000 koperasi, atau terbesar di dunia.

Namun, kata Menteri lebih lanjut, jumlah itu masih sangat kecil sumbangannya terhadap PDB, atau baru 1,7 persen, karena itu perlu terus dilakukan pembenahan.

Dari data 209.000 koperasi itu pula, menurut Menteri, terdapat sebanyak 62.000 Koperasi yang tidak aktif, sehingga ada 147.000 koperasi yang sedang terus dibina.

"Ada tiga hal yang dilakukan untuk membangun koperasi di Indonesia, yaitu melakukan rehabilitasi koperasi, melakukan revitalisasi koperasi, dan melakukan pengembangan koperasi," katanya.

Menjawab pertanyaan tentang usaha apa yang bisa dan cocok dikembangkan oleh koperasi PWI, Menteri mengatakan, bisa banyak hal antara lain kerjasama dengan beberapa kementerian untuk pembangunan perumahan, distribusi barang atau bahan pangan, juga bisa distribusi pupuk dan lainnya.

Terkait dengan soal perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Menteri juga mengatakan sudah jauh mengalami kemajuan, antara lain misalnya dari sebelumnya bisa memakan waktu 6 sampai 8 bulan dengan biaya sampai Rp4 Juta, kini bisa hanya selesai dalam satu jam dan biayanya gratis.

"Ini termasuk usaha pembinaan kesiapan Koperasi dan UKM di Indonesia agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Menteri menambahkan.

Ketua Umum Pengurus Pusat PWI Margiono, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya, Hendry Ch Bangun mengajak jajaran pengurus PWI Pusat dan daerah untuk bekerja keras sama-sama membenahi dan memajukan koperasi, antara lain dengan menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian dan produsen.

Konkernas PWI 2016 di NTB itu dalam rangkaian puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang puncaknya jatuh pada 9 Februari 2016. (Ant)